LampuHijau.co.id - Ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, empat bidang itu yang akan menjadi tema debat kelima di Pilpres 2019. Untuk memberi masukan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Jokowi-Ma'ruf Amin, DPP Partai Golkar menggelar focus group discussion (FGD) untuk mengupas lebih lanjut mengenai tema tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, FGD ini diadakan untuk memberi masukan kepada pasangan nomor 01 agar memiliki gambaran terhadap tema yang sudah ditentukan.

"Jadi kita melakukan FGD untuk memberikan masukkan atau menyinergikan yang kita punya kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Sehingga debat nanti, bisa tampil baik seperti debat sebelumnya," ujar Lodewijk di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Baca juga : Peserta Kampanye Jokowi-Maruf di GBK Bakal Lebih Besar Dibanding Prabowo-Sandi Kemarin

Lodewijk mengatakan, pasangan Jokowi-Ma'ruf sebelumnya memiliki performa yang baik dan tampil dengan penguasaan data yang akurat dalam debat sebelumnya. Jadi, masih kata Lodewijk, keduanya mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai rencana yang akan dikerjakan ke depan.

Dengan masukan yang diberikan Partai Golkar, masih kata Lodewijk, pasangan yang diusung Golkar tersebut akan tampil optimal dalam debat kelima nanti yang akan digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Apalagi, kerja petahana di bidang ekonomi sangat baik selama empat setengah tahun terakhir. 

 

Baca juga : Kerahkan Timses 1.000 Orang, Melani Ingin Hindari Golput dan Amankan TPS

"Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh positif 5,1 persen, kesejahteraan sosial kita juga baik karena program yang dilakukan Pak Jokowi-JK seperti PKH, bantuan non tunai, sudah mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit," terang Lodewijk. 

Dengan kondisi perekonomian nasional yang baik dan akan diluncurkannya tiga kartu oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf nantinya, Lodewijk optimistis pergerakan roda ekonomi di Tanah Air dapat lebih kencang lagi dan akhirnya menekan angka kemiskinan.

"Kemudian soal keuangan dan investasi, Indonesia mampu mengundang investasi masuk ke sini karena peraturan yang membelenggu bisa dihilangkan oleh pak Jokowi, dari sebelumnya izin enam bulan menjadi tiga bulan," tutur Lodewijk. (Bit)