LampuHijau.co.id - Rencana penyelenggara pemilihan Wakil Gunerur (Pilwagub) DKI yang rencana bakal digelar besok Senin (6/4/2020), harus dibatalkan. Beberapa faktor menjadi alasan.

Memurut Adi Prayitno, pengamat pemerintahan, bila tetap dilaksanakan Pilwagub DKI, DPRD tidak menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Di mana di tengah mewabahnya virus Corona, politisi Kebon Sirih yang notabene presentase wakil rakyat Jakarta tetap menggelar keramaian. Meskipun, lanjutnya, melalui protap kesehatan yang berlaku.

“Padahal mengumpulkan warga dalam acara resepsi pernikahan saja dibubarkan aparat. Ini namanya tebang pilih,” tukas Adi, Minggu (5/4/2020).

Termasuk sekolah dan pusat perbelanjaan yang notabene penyelenggaraannya tidak memakan biaya negara, dilarang berkumpul. Bahkan diliburkan.

Baca juga : Cegah Penyebaran Corona, Dirut Pasar Jaya: Warga Masuk Pasar Disterilkan

Hal lain yang menjadi kejanggalan berbagai skenario dilakukan DPRD DKI untuk tetap ngotot menggelar paripurna tersebut, salah satunya hanya dengan memperbolehkan 54 anggota dari 106 DPRD DKI yang diperbolekan masuk ke dalam bilik suara dalam pemilihan itu. Artinya, hak-hak warga Ibu Kota tak akan terpenuhi dengan sistem itu. Pasalnya, setiap anggota merupakan perwakilan seluruh warga Jakarta sesuai dengan dapilnya masing-masing.

“Bisa dibayangkan bila ada salah satu anggota yang dapilnya Jakarta Pusat dan tidak diterpilih untuk masuk bilik memberikan suara ke salah satu kandidat berarti warga Jakarta Pusat tersebut kehilangan hak politiknya untuk memilih pemimpinnya.

Jadi, jangan heran bila Wagub yang terpilih bukanlah wagub pilihan warga Jakarta seluruhnya,” ketusnya.

Parahnya, berdasarkan info, pemilihan tidak dapat diliput media massa yang hendak meliput. Padahal, warga sebagai pemberi amanah wajib mengetahui sosok dan visi serta misi salah satu calon pemimpinnya.

Baca juga : Sudah Sorotan Publik, Ilal: Demi Tegaknya Hukum, Santoso Harus Ditahan

Lebih lanjut, Adi Prayitno pun mempertanyakan mengapa ada sekelompok anggota DPRD DKI yang begitu ngototnya menyelenggarakan pemilihan orang nomor 2 di Ibu Kota ini. Mengingat wabah virus Corona atau Covid-19 terus mewabah.

Terkait alasan Gubernur DKI Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk penanganan Corona, Adi menilai hal itu terlalu mengada-ada. Karena jauh sebelum Corona mewabah, Anies pun membutuhkan wakil untuk membantunya menangani berbagai masalah kota seperti banjir, kemacetan, dan penataan kota.

"Tapi kenapa sekarang malah seakan-akan dipaksakan. Harusnya sebagai wakil rakyat dalam hal ini sisi kemanusiaan lebih dikedepankan dibanding kepentingan politik," imbuhnya.

Bahkan sebelumnya diberitakan, terdapat beberapa anggota DPRD DKI ditengarai terjangkit virus mematikan asal China ini. Seharusnya, Adi menyatakan, DPRD sebagai elemem pemerintahan bersama Pemprov DKI berjibaku mengatasi masalah penyebaranan virus ini. Bukan sebaliknya masalah sibuk mengurus politik internal demi kepentingan sendiri.

Baca juga : Mangkir Terus dari Panggilan KPK, RY Harus Cepat Ditangkap

Senada dengan Adi, masyarakat pun menilai hal yang sama. Nn. Cintya Fitriani, menilai apa yang dilakukan DPRD DKI menilai menandakan adanya krisis etika politik.

“Dalam kondisi seperti ini mereka harusnya berpikir bagaimana mendukung Pemprov DKI dalam mengatasi wabah ini dengan mengeluarkan kebijakan anggaran untuk memenuhi kebutuan bantuan medis dan lain-lain. Bukan mengumbar kekuasaan.

Apalagi, saya yakin saat ini warga tidak terpikir akan pentingnya keberadaan wagub. Yang penting, Corona ini segera berakhir,” ucapnya. (ULI)