LampuHijau.co.id - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Drs. H. Mulyadi, M. M. A. menyoroti hilangnya "roh" pembangunan di daerah pemilihan (dapil)-nya. Mulyadi adalah anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor).

"Jangan sampai pembangunan kehilangan 'roh'. Pembangunan yang asal-asalan dan seremonial belaka tanpa ada manfaatnya kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat," kata anggota DPR RI Komisi V itu.

Kepada Lampu Hijau Thejak, melalui rilis yang dikirimkannya, Senin (17/2/2020), loyalis Prabowo Soebianto itu mengatakan, ia sangat prihatin dengan situasi dan kondisi pembangunan di dapilnya.

Baca juga : Cirebon Akan Jadi Percontohan Pengembangan Inklusi Keuangan Syariah

"Menyikapi geliat pembangunan khususnya di (Kabupaten Bogor), sudah saatnya stakeholder Kabupaten Bogor harus menguatkan sinergi untuk mengawal dan mengkritisi perencanaan pembangunan, proses pembangunan dan hasil pembangunan sektor apa pun di Kabupaten Bogor," cetusnya.

Politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat ini melanjutkan, banyaknya hasil pembangunan di Kabupaten Bogor yang bisa dilihat saat ini sangat jauh dari harapan. "Dan, terindikasi bermasalah," tudingnya.

Apa contohnya? Pria penerima penghargaan Bintang Garudayaksa Satria Utama dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto ini memaparkan beberapa hal sebagai berikut. "Sebagai contoh, pembangunan Plaza Situ Cibinong, revitalisasi Masjid Baitul Faizin di lingkungan Pemkab Cibinong dan beberapa masjid di Kabupaten Bogor, Gedung Olahraga Jonggol dan Alun-Alun Jonggol. Semua itu sangat terlihat jauh dari semestinya," ungkap Mulyadi.

Baca juga : Pria Negro Tertangkap Bawa 61 Kapsul Sabu di Dalam Perutnya

Menurut kader Gerindra yang dikenal low profile dan vokal ini, dirinya meminta semua pihak harus bertanggung jawab atas hilangnya 'roh' pembangunan di dapilnya tersebut. "Kita harus minta pertanggungjawaban pada siapa pun yang terlibat. Mulai dari pihak yang membuat proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan setiap proyek tersebut," tegasnya.

Mengapa demikian? Kata Mulyadi, karena itu adalah uang rakyat yang harus jelas penggunaan dan pertangungjawabannya. "Kita tidak boleh membiarkan situasi ini terus terjadi. Sikap mental ini harus segera diperbaiki. Jangan sampai pembangunan kehilangan 'rohnya' seperti yang saya ungkapkan di atas," ujarnya.

Dan yang lebih parah lagi, sambung pria lulusan S2 MM Agrobisnis IPB itu, masukan, kritikan, dan hasil audit hanya dianggap angin lalu. "Dianggap seperti anjing menggonggong, penyimpangan jalan terus dan akhirnya masyarakat sudah apatis. Sangat mengerikan jika hal ini dibiarkan seperti hal yang biasa," ia menegaskan.

Baca juga : Polisi Buru Dalang Penyerangan Berujung Maut di Bekasi

Sekali lagi, Mulyadi menyatakan, stakeholder Kabupaten Bogor harus segera membangun sinergi lebih kuat supaya penyakit mental ini segera diperbaiki. "Kita berharap, pemangku kepentingan jangan semakin hanyut dengan perilaku menyimpang yang pada akhirnya membuat masyarakat semakin menderita," tutupnya. (AGS)