LampuHijau.co.id - Pembentukan peraturan daerah (perda) masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari lemahnya kualitas naskah akademik, keterbatasan tenaga perancang regulasi, hingga aturan pelaksana yang tak kunjung diterbitkan. Akibatnya, tidak sedikit perda yang sudah disahkan justru belum bisa diterapkan di tengah masyarakat.
Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow, menilai pembentukan regulasi daerah perlu dibenahi agar lebih efektif, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam Dialog Nasional bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan sejumlah pemangku kepentingan daerah, Stefanus mengungkapkan, dari sekitar 2.000 rancangan peraturan daerah (ranperda) tingkat provinsi, baru sekitar 900 yang telah difasilitasi.
Menurutnya, angka tersebut menggambarkan masih adanya persoalan dalam proses pembentukan regulasi daerah. Salah satu kendalanya adalah penyusunan naskah akademik yang belum memenuhi standar serta minimnya dukungan kajian dan riset.
Baca juga : MBG Belum Merata, Komite III DPD RI Bongkar Ketimpangan Layanan di Daerah 3T
Persoalan lain muncul setelah perda disahkan. Sejumlah regulasi daerah justru tidak dapat diimplementasikan selama bertahun-tahun karena belum dilengkapi peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana.
"Kadang-kadang perda sudah dihasilkan, tetapi belum bisa dilaksanakan selama bertahun-tahun karena harus disertai peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah yang sampai sekarang belum diterbitkan," ungkap Stefanus dalam jumpa pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak boleh berhenti menjadi catatan dalam forum dialog. BULD DPD RI akan menindaklanjuti masukan para pemangku kepentingan melalui fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap perda, termasuk mendorong harmonisasi regulasi pusat dan daerah.
"Kami memberikan apresiasi atas berbagai pandangan dan masukan dari stakeholder daerah. Ini akan kami tindak lanjuti agar dialog ini tidak hanya berhenti pada pertemuan hari ini, tetapi benar-benar mewujudkan harapan bersama," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengakui, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang perancangan peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala di sejumlah daerah.
Tidak semua pemerintah daerah memiliki tenaga perancang regulasi yang memadai. Padahal, pembentukan perda membutuhkan proses panjang dan keterlibatan sejumlah institusi, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Hukum.
Ribka menjelaskan, pemerintah daerah bersama DPRD berperan dalam menginisiasi dan menyusun ranperda. Selanjutnya, Kemendagri melakukan fasilitasi, sedangkan Kementerian Hukum menjalankan proses harmonisasi.
"Intinya, harus ada ekosistem yang baik dalam pembentukan peraturan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum perlu diperkuat agar regulasi yang dihasilkan lebih efektif dan efisien," kata Ribka.
Baca juga : Rusia Tawarkan PLTN Terapung untuk Indonesia, DPD RI Siap Kawal Regulasi
Selain persoalan SDM, ia juga menyoroti belum memadainya dukungan anggaran. Masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengalokasikan APBD secara optimal untuk perencanaan dan penyusunan ranperda.
Ribka menekankan, masyarakat juga harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga perda ditetapkan. Partisipasi publik diperlukan agar regulasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan tidak sekadar menjadi produk administratif.
Sosialisasi setelah perda disahkan pun harus diperkuat agar masyarakat memahami substansi, tujuan, serta ketentuan yang harus dijalankan.
Ke depan, Ribka berharap pemerintah daerah membangun ekosistem legislasi yang lebih terencana, mulai dari penguatan anggaran dan kapasitas SDM, penyusunan naskah akademik berbasis riset, harmonisasi regulasi, hingga pelibatan dan sosialisasi kepada masyarakat. (Asp)