LampuHijau.co.id - Presiden Prabowo Subianto diminta berhati-hati jika harus mengusulkan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dinilai berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional dan dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Peringatan tersebut disampaikan Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto atau SGY. Menurutnya, penjelasan UU MD3 yang membatasi calon Wakil Presiden pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya perlu dikaji lebih jauh.

Ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

"Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden berwenang mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih salah satu di antaranya. Namun, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa kedua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya," ujar SGY, Sabtu (14/11/2026).

Baca juga : Kejari Kota Tangerang Musnahkan Barbuk Narkoba, Obat Kuat hingga Senpi Rakitan

Dia menilai, penjelasan undang-undang semestinya menerangkan maksud suatu norma, bukan menciptakan norma baru atau menambahkan persyaratan yang mempersempit kewenangan sebagaimana diatur konstitusi. SGY juga menyoroti perbedaan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Ayat (2) mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon usulan Presiden, tanpa menyebut persyaratan asal partai politik.

Sementara itu, ayat (3) secara tegas mengatur asal partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila kedua jabatan tersebut kosong secara bersamaan.

Menurut SGY, perbedaan rumusan itu patut menjadi pertimbangan dalam menafsirkan konstitusi. Meski pihak yang mempertahankan ketentuan UU MD3 dapat beralasan bahwa pembatasan tersebut menjaga kesinambungan mandat politik partai pengusung, argumentasi itu tetap harus diuji berdasarkan UUD 1945.

Berpotensi Diuji ke MK

Baca juga : Herman Khaeron Serahkan 2 Traktor untuk Petani Cirebon

Atas dasar itu, SGY menilai Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 layak dipertimbangkan untuk diuji ke MK. Dia merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, yang mengatur kewenangan MK menguji undang-undang terhadap konstitusi. N

amun, pengujian tidak bisa diajukan sembarang pihak. Pemohon harus memenuhi ketentuan kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur Pasal 51 UU MK, termasuk menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan dan hubungan kerugian tersebut dengan berlakunya aturan yang diuji.

SGY menyebut, permohonan dapat meminta MK menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai membatasi kewenangan Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden hanya dari partai politik pengusung sebelumnya.

Meski demikian, dia menegaskan, belum tentu MK akan mengabulkan permohonan tersebut. Hasilnya bergantung pada argumentasi hukum, kedudukan pemohon, alat bukti, dan pertimbangan hakim konstitusi.

Baca juga : Tindak Lanjuti Putusan MK, Polri akan Telaah Jabatan Sipil Anggota Aktif

Konstitusi di Atas Kepentingan Partai

SGY menegaskan, persoalan ini bukan soal peluang Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, atau partai lain untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Intinya, apakah kewenangan Presiden mengusulkan dua calon boleh dibatasi oleh persyaratan asal partai politik yang tidak secara tegas tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dia mengingatkan, keputusan Presiden yang tidak didahului kajian hukum secara cermat berpotensi memunculkan polemik baru, bahkan gugatan ke MK. "Jangan sampai nama calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 justru kemudian dipersoalkan dan dibatalkan melalui pengujian di MK. Karena itu, Presiden harus benar-benar berhati-hati," ujarnya.

Menurut SGY, perbedaan penafsiran tersebut sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki kepastian. "Konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan partai politik. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya," pungkasnya. (DTR)