LampuHijau.co.id - Pemerintah menargetkan perampingan besar-besaran struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari sekitar 1.074 entitas perusahaan dalam grup BUMN, jumlahnya akan dipangkas menjadi hanya sekitar 250 entitas. Langkah ini ditempuh untuk menyederhanakan struktur bisnis, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara.

Sekretaris Utama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Wahyu Kuncoro mengatakan, penataan tersebut merupakan bagian dari transformasi menyeluruh untuk membangun BUMN yang lebih efisien, sehat secara keuangan, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 364 entitas telah berhasil ditata melalui restrukturisasi, penggabungan perusahaan, hingga penyesuaian kegiatan usaha.

"Transformasi ini bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga membangun struktur BUMN yang lebih efisien, memperkuat bisnis inti, dan meningkatkan daya saing," kata Wahyu dalam Seminar Nasional Outlook BUMN 2027: Memperkuat Kinerja, Tata Kelola, dan Manfaat bagi Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Wahyu, penataan menyasar berbagai sektor, mulai dari manajemen aset, kawasan industri, rumah sakit, perhotelan, logistik, hingga telekomunikasi. Integrasi usaha didorong agar perusahaan negara tidak terjebak dalam tumpang tindih bisnis dan pembengkakan biaya operasional.

Transformasi tersebut juga memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

BP BUMN menjalankan fungsi regulator sekaligus mewakili negara dalam pelaksanaan hak sebagai pemegang saham. Sementara Danantara menjalankan fungsi pengelolaan investasi, operasional, dan portofolio perusahaan negara.

Baca juga : Ahli Waris Tariffin Riau Tagih Kepastian Penyelesaian Utang Pemerintah

"Jadi, sekarang ada dua badan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yakni BP BUMN sebagai regulator dan BP Danantara yang menjalankan fungsi operasional," ujar Wahyu.

Pemerintah juga telah menyusun peta jalan transformasi BUMN 2025–2045. Dalam peta jalan tersebut, perusahaan negara diarahkan tidak hanya menjadi mesin pencetak keuntungan, tetapi juga pencipta nilai ekonomi, penggerak industri strategis, penguat ketahanan nasional, pelaksana fungsi sosial, dan pelopor keberlanjutan.

Untuk menopang agenda tersebut, BP BUMN tengah menyiapkan sejumlah regulasi turunan terkait tata kelola perusahaan, organisasi kelembagaan, transaksi, dan perpajakan.

BP BUMN juga akan mengawal pelaksanaan penugasan pemerintah kepada BUMN melalui koordinasi dengan Danantara serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.

DPR: Jangan Hanya Merampingkan Perusahaan

Di tengah agenda perampingan dan transformasi tersebut, DPR RI mengingatkan agar pembenahan BUMN tidak berhenti pada restrukturisasi organisasi dan peningkatan keuntungan bisnis.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan, Danantara harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan lama perusahaan negara, terutama persoalan ketenagakerjaan dan penyehatan perusahaan yang hingga kini belum tuntas.

Baca juga : Wakapolres Majalengka Pimpin Pengecekan Kendaraan Dinas

Menurutnya, besarnya aset BUMN yang mencapai sekitar Rp16.000 triliun harus diikuti dengan pengelolaan yang bertanggung jawab serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Danantara harus bisa menyelesaikan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Di samping melakukan restrukturisasi dan transformasi BUMN, penyehatan perusahaan juga harus menjadi perhatian," tegas Nasim.

Dia mengingatkan, pembenahan perusahaan negara bukan pekerjaan jangka pendek. Karena itu, agenda transformasi harus terus dikawal dan menjadi prioritas pada 2027.

Nasim juga menekankan bahwa keberhasilan BUMN tidak cukup diukur dari besarnya dividen yang disetorkan kepada negara. Perusahaan negara tetap memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan yang harus diwujudkan melalui manfaat langsung bagi rakyat.

"BUMN tetap harus mendapatkan dividen besar, tetapi juga mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi, BUMN tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.

Ekonom: Aset Negara Harus Jadi Mesin Pertumbuhan

Sementara itu, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Iwan Setiadi menilai transformasi BUMN merupakan kebutuhan struktural untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga : Polres Majalengka Amankan 15 Orang Terlibat Pengeroyokan Pelajar

Menurut Iwan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen membutuhkan dukungan investasi produktif dan optimalisasi aset negara. Dalam konteks tersebut, Danantara harus mampu memastikan aset-aset produktif dikelola secara efektif sehingga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian.

"Keberhasilan Danantara harus dilihat dari seberapa efektif pengelolaan aset produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Iwan.

Dia menegaskan, transformasi BUMN harus menghasilkan perbaikan kinerja jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat. Keberhasilannya harus tercermin dalam penurunan biaya ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta terbukanya peluang usaha baru.

Iwan juga mendorong BUMN memperkuat hilirisasi melalui investasi strategis. Langkah ini penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, tetapi mampu mengembangkan industri pengolahan dan menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

"Kalau hilirisasi dan investasi strategis benar-benar dijalankan dengan baik, Indonesia ke depan bukan lagi hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen barang yang memiliki nilai tambah," ujarnya.

Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) DPR RI sebagai forum diskusi untuk membahas arah kebijakan, tata kelola, serta kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.

Kegiatan ini disponsori Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Telkomsel, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PLN (Persero), serta BPJS Ketenagakerjaan. (Asp)