LampuHijau.co.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Langkah ini menandai dimulainya proses konstitusional pergantian orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangannya langsung menjadi perhatian publik, mengingat keputusan mundur tersebut muncul di tengah polemik panjang mengenai keabsahan dokumen pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SLTA) yang menyeret namanya.

Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung relatif singkat. Dalam kesempatan itu, Gibran langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan jajaran pimpinan majelis.

Muzani mengungkapkan, Gibran tidak banyak menyampaikan pernyataan dalam pertemuan tersebut. Wakil Presiden itu hanya meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.

Menurut Muzani, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. Selanjutnya, rapat gabungan akan melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna menentukan langkah kelembagaan berikutnya.

MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.

"Sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk menyiapkan proses tersebut," kata Muzani di Kompleks Parlemen.

Baca juga : Pembantu di Tangerang Ditonjok Jaksa Ampe Giginya Patah

Muzani juga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto nantinya harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan resmi. Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan kedua nama tersebut.

Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri Gibran belum serta-merta mengakhiri status jabatannya secara resmi. Masih ada tahapan ketatanegaraan yang harus diselesaikan hingga proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.

Gibran Tinggalkan Parlemen Tanpa Banyak Pernyataan

Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran tidak memberikan keterangan panjang kepada awak media. Ia langsung meninggalkan Kompleks Parlemen.

Sebelum keluar dari kawasan gedung parlemen, Gibran sempat bersalaman dengan Ahmad Muzani. Momen singkat tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertemuan yang menyita perhatian publik.

Keputusan Gibran melepas jabatan Wakil Presiden yang diembannya sejak 20 Oktober 2024 terjadi setelah polemik dokumen pendidikannya berkembang menjadi persoalan hukum di sejumlah lembaga peradilan.

MK Tak Temukan Bukti Meyakinkan, tetapi Tak Diskualifikasi Gibran

Baca juga : Kejari Tangkot Jerat Cewek Bos Vendor Jadi Tersangka Proyek Fiktif PT Angkasa Pura Kargo

Salah satu perkembangan penting terjadi pada 6 Oktober 2026, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.

Namun, MK menegaskan tidak dapat membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Putusan itu menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan polemik dokumen pendidikan Gibran yang terus menjadi perhatian publik.

MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan

Sorotan terhadap persoalan tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal pada 30 Oktober 2026.

Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Baca juga : Hakim Sindir 17 Pengacara Hasto Gegara Minta Waktu Hingga 10 Hari buat Eksepsi

Surat tersebut sebelumnya diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. MA juga mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan agar surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut.

Putusan MA ini semakin memperkuat sorotan terhadap persoalan administrasi pendidikan Gibran, terutama karena dokumen penyetaraan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis ini pun menjadi babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah MPR dalam menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.

Proses tersebut tidak hanya menyangkut pengakhiran masa jabatan seorang Wakil Presiden, tetapi juga menjadi ujian bagi pelaksanaan mekanisme pergantian kepemimpinan nasional sesuai ketentuan konstitusi. (Asp)