LampuHijau.co.id - Bayangkan Indonesia pada tahun 2045, anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah akan menjadi pemimpin bangsa. Mereka akan hidup di sebuah negara yang genap berusia 100 tahun.

Sebuah negara yang dicita-citakan menjadi kekuatan ekonomi dunia, memiliki sumber daya manusia unggul, teknologi maju, pembangunan merata, serta rakyat yang hidup sejahtera.

Namun, ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab sejak sekarang. Apakah Indonesia benar-benar memiliki arah pembangunan yang akan terus dijaga selama dua dekade mendatang?

Ataukah setiap pergantian presiden akan kembali membawa bangsa ini ke titik awal, mengubah prioritas, mengganti program, bahkan meninggalkan pekerjaan besar yang belum selesai?

Sebab, membangun bangsa bukan pekerjaan lima tahunan. Membangun Indonesia membutuhkan visi lintas generasi, konsistensi kebijakan, dan komitmen bersama yang tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kekuasaan. Di sinilah Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN menemukan relevansinya.

Bangsa Besar Membutuhan Arah yang Besar

Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, posisi strategis dalam perdagangan dunia, serta potensi ekonomi digital merupakan kekuatan yang tidak dimiliki semua negara.

Tetapi modal besar tidak otomatis menjamin keberhasilan. Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa sebuah negara tidak cukup hanya memiliki sumber daya. Negara membutuhkan arah yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan kepemimpinan yang mampu memastikan setiap program berjalan menuju tujuan yang sama.

Persoalannya, demokrasi menghadirkan pergantian kepemimpinan secara berkala. Presiden berganti setiap lima tahun, begitu pula kepala daerah. Pergantian tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

Namun, pembangunan nasional tidak boleh mengalami diskontinuitas setiap kali terjadi pergantian kekuasaan. Jalan yang sudah dibangun harus dilanjutkan. Investasi pendidikan harus dijaga, pengembangan industri harus memiliki kesinambungan. Selain itu, pembangunan daerah juga tidak boleh terhenti karena perubahan prioritas politik.

Indonesia membutuhkan mekanisme yang memastikan pembangunan tetap berjalan dalam satu arah strategis, tanpa menghilangkan ruang inovasi bagi setiap pemerintahan. Untuk itu, PPHN hadir sebagai gagasan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

PPHN Bukan Sekadar Dokumen, Tetapi Komitmen Kebangsaan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menempatkan PPHN sebagai kebutuhan strategis untuk menjaga arah pembangunan nasional lintas pemerintahan.

Dalam keterangannya pada 6 Agustus 2026, Muzani menjelaskan bahwa konsep PPHN telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR kemudian mematangkan berbagai alternatif formulasi hukum agar PPHN memiliki kekuatan mengikat sebagai pedoman nasional.

"PPHN adalah haluan filosofis bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Karena itu, PPHN bukan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan," tegasnya.

Pernyataan tersebut mengandung pesan penting. PPHN bukan dimaksudkan untuk mengatur seluruh detail program pemerintah, apalagi membatasi kreativitas presiden terpilih.

PPHN justru diharapkan menjadi kompas besar yang menjaga agar seluruh kebijakan pemerintahan tetap berorientasi pada cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Baca juga : DPD: RUU Daerah Kepulauan Harus Kembalikan Ruang Kewenangan Daerah

Muzani juga menekankan pentingnya membangun konsensus nasional dalam penyusunan PPHN. Akademisi, pakar, organisasi masyarakat, organisasi profesi, hingga berbagai elemen bangsa perlu dilibatkan.

Artinya, PPHN tidak boleh menjadi gagasan satu kelompok politik. Ia harus menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa.

Sebab, masa depan Indonesia bukan milik satu presiden, satu partai, atau satu generasi. Masa depan Indonesia adalah milik seluruh rakyat.

Menjaga Kesinambungan, Membangun Kesadaran

Di balik proses perumusan PPHN, terdapat pekerjaan besar yang tidak kalah penting. Dimana pekerjaan itu adalah untuk membangun pemahaman publik.

PPHN tidak akan memiliki makna kuat apabila hanya dipahami oleh para elite politik dan kalangan pemerintahan. Masyarakat harus mengetahui mengapa haluan negara diperlukan, apa manfaatnya, dan bagaimana gagasan tersebut dapat melindungi kepentingan generasi mendatang.

Untuk itu, Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah memiliki peran penting dalam penguatan komunikasi kelembagaan dan penyebarluasan pemahaman tersebut.

Dalam pernyataannya pada saat menerima sekitar 92 Pramuka penggalang putera dan puteri peserta Jambore Nasional (Jamnas) XI Tahun 2022 di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks ParlemenParlemen, Jumat 19 Agustus 2022.

Siti Fauziah yang saat itu masih menjabat Plt. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menjelaskan, bahwa PPHN dirancang agar pembangunan nasional berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan.

"PPHN dirancang agar pembangunan nasional berjalan terarah, terukur dan berkesinambungan, tentu ujungnya demi kemajuan bangsa dan sejahteranya rakyat," jelasnya.

Siti Fauziah juga mengungkapkan, bahwa MPR melakukan kajian dan menyerap aspirasi masyarakat melalui perguruan tinggi, lembaga keagamaan, serta berbagai kelompok masyarakat, dalam merumuskan PPHN.

Menurutnya, PPHN sendiri tidak boleh berhenti sebagai rumusan di atas kertas. Ia harus menjadi kesadaran kolektif bahwa pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karenanya, masyarakat harus menjadi bagian dari proses perumusan, pengawasan, dan evaluasi arah pembangunan.

Pasalnya, haluan negara yang baik bukan hanya yang disusun oleh para pemegang kekuasaan, melainkan yang memiliki legitimasi dan dukungan rakyat.

Ada Tantangan Konstitusional dan Politik

Namun, jalan menuju PPHN bukan tanpa tantangan. Salah satu persoalan terpenting adalah menentukan bentuk hukum yang tepat, agar PPHN memiliki legitimasi konstitusional sekaligus kekuatan mengikat.

Anggota Badan Pengkajian MPR RI Firman Subagyo pernah mengingatkan bahwa perumusan PPHN membutuhkan kajian mendalam, terutama menyangkut bentuk hukum dan substansinya.

Dalam diskusi konstitusi dan demokrasi yang digelar di Kompleks Parlemen pada 30 Juli 2025, Firman menilai terdapat kebutuhan konstitusional untuk memperbaiki sistem agar masa depan bangsa tidak terlalu bergantung pada keputusan satu orang pemimpin.

Baca juga : 22 Tahun DPD RI, Sultan: Masa Depan Indonesia Tak Boleh Hanya Ditentukan dari Pusat

"Sudah saatnya kita sadar bahwa menyerahkan nasib bangsa kepada satu orang adalah sebuah risiko yang tak terbayangkan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional membutuhkan sistem yang kuat, bukan semata-mata bergantung pada figur pemimpin.

Presiden tetap harus memiliki kewenangan menjalankan visi dan janji politiknya. Namun, kepentingan strategis bangsa harus tetap terlindungi.

Dengan demikian, PPHN harus dirancang secara cermat. Jangan sampai semangat menjaga kesinambungan justru mengurangi kualitas demokrasi atau membatasi kewenangan konstitusional presiden.

Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara kesinambungan pembangunan, demokrasi, dan efektivitas pemerintahan.

Jangan Sampai Pembangunan Berhenti Saat Presiden Berganti

Pengamat politik Karyono Wibowo melihat PPHN sebagai kebutuhan penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan pada jalur yang benar.

Dalam diskusi yang sama pada 30 Juli 2025, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute tersebut menilai PPHN dapat menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

"PPHN itu penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan on the right track, sejalan dengan ideologi Pancasila dan konstitusi kita," terangnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi pembangunan agar kebijakan strategis tidak berhenti ketika terjadi pergantian presiden. Pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan PPHN bukan semata-mata persoalan kelembagaan MPR. Ini merupakan persoalan masa depan bangsa.

Bayangkan jika pembangunan infrastruktur strategis terhenti karena perubahan kebijakan. Program penguatan industri juga tidak dilanjutkan. Pembangunan sumber daya manusia kehilangan kesinambungan. Serta, daerah kembali menghadapi ketidakpastian prioritas anggaran.

Yang dirugikan bukan hanya pemerintah sebelumnya atau pemerintah berikutnya. Akan tetapi yang paling dirugikan adalah rakyat. Karena itu, PPHN harus mampu memastikan pembangunan nasional tetap berkesinambungan, tetapi sekaligus terbuka terhadap evaluasi, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi dunia, dan kebutuhan masyarakat.

Indonesia Emas 2045: Antara Mimpi dan Tanggung Jawab

Dua puluh tahun mungkin terdengar masih panjang. Namun, bagi pembangunan sebuah negara, waktu tersebut sangat singkat.

Indonesia sedang berada dalam fase penting untuk mempersiapkan generasi produktif, memperkuat pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, membangun industri bernilai tambah, memperluas pemerataan ekonomi, dan memperkokoh ketahanan nasional.

Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya menjadi slogan yang diulang setiap peringatan kemerdekaan. Ia harus diterjemahkan menjadi target yang terukur dan program yang dapat dievaluasi.

Pembangunan manusia harus menjadi prioritas. Anak-anak di pelosok Papua harus memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak di Jakarta. Petani di desa harus mendapatkan akses teknologi dan pasar. Nelayan harus memperoleh perlindungan dan fasilitas yang memadai. Anak muda harus memiliki kesempatan kerja yang layak.

Baca juga : Sultan Temui Ma’ruf Amin, Bahas Sidang Bersama DPR-DPD dan Masa Depan Kebangsaan

Pembangunan juga tidak boleh hanya menghasilkan gedung-gedung tinggi dan angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus menghadirkan keadilan dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Di sinilah PPHN harus memiliki orientasi yang jelas untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan, demokrasi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Sebab Indonesia Emas bukan sekadar Indonesia yang kaya. Indonesia Emas adalah Indonesia yang mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

Haluan Negara Adalah Warisan untuk Generasi Mendatang

Pada akhirnya, perdebatan mengenai PPHN harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Bukan tentang siapa yang paling berkuasa menyusun arah pembangunan. Bukan pula tentang siapa yang akan mendapatkan keuntungan politik dari sebuah kebijakan.

Pertanyaan terbesarnya adalah: apakah bangsa ini bersedia menyepakati tujuan bersama dan menjaganya melampaui masa jabatan para pemimpinnya?

PPHN harus menjadi ruang pertemuan gagasan, bukan ruang pertarungan kepentingan. Ia juga harus menjadi pedoman yang lahir dari dialog kebangsaan, berlandaskan konstitusi, menghormati demokrasi, dan berpihak kepada rakyat.

Karena seorang presiden hanya memimpin dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Indonesia harus terus hidup, tumbuh, dan berkembang jauh melampaui masa jabatan siapa pun.

Masa Depan Tidak Boleh Berjalan Tanpa Arah

Tahun 2045 akan datang, apa pun yang kita lakukan hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan merayakan satu abad kemerdekaan. Pertanyaannya adalah Indonesia seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang?

Apakah Indonesia yang kuat, maju, berdaulat, dan sejahtera? Ataukah Indonesia yang terus mengulang persoalan lama karena tidak mampu menjaga kesinambungan pembangunan?

Jawabannya ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. PPHN bukan tujuan akhir, PPHN adalah salah satu ikhtiar untuk memastikan perjalanan menuju Indonesia Emas tidak kehilangan arah.

Sebab, membangun bangsa bukan tentang siapa yang memulai, siapa yang melanjutkan, atau siapa yang mengakhiri. Membangun bangsa adalah tentang memastikan setiap generasi mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

Ketika pemimpin boleh berganti, arah pembangunan harus tetap terjaga. Ketika zaman terus berubah, cita-cita bangsa tidak boleh kehilangan pijakan. 

PPHN, satu arah untuk banyak generasi. Satu komitmen untuk Indonesia. Dan satu tanggung jawab besar menuju Indonesia Emas 2045. (Asp)