LampuHijau.co.id - Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan reshufle anggotanya yang duduk di kursi DPRD DKI. Tindakan tegas ini segera dilakukan terhadap siapapun yang tidak aktif atau tidak sejalan dengan partai. 

"Lebih baik kita tenggelamkan mereka yang tidak ada kontribusi terhadap partai. Kita tarik mereka dari kursi DPRD," tegas Santoso saat ditemui pada Rakerda DPD Demokrat DKI Jakarta di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.

Menurut anggota DPR RI ini masih banyak kader Demokrat yang mumpuni sebagai anggota Dewan dan loyal terhadap partai. Santosa menambahkan kader yang duduk di Dewan tergolong sebagai penikmat partai, sedangkan di luar itu begitu banyak pekerja partai yang harus banting tulang secara sukarela.

Baca juga : Kekurangan Relawan, ACT Panggil Relawan Daerah dengan Skill Mumpuni

"Mereka yang cuma menjadi penikmat, akan kita ganti," sambungnya. 

Rakerda Demokrat mengambil tema 'Kuatkan Soliditas Menuju Konggres 2020' punya makna penting dalam menyongsong pergantian jabatan Ketua Umum DPP Demokrat yang saat ini dijabat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Semua kader harus siap mendukung suksesnya konggres yang akan memilih Ketum baru," tandasnya

Untuk itulah, ia mengingatkan seluruh kader dari akar rumput hingga struktural tinggi harus meningkatkan soliditas. 

Baca juga : Polres Kota Tangerang Ajak Nelayan Cegah Kartel Narkoba Masuk ke Pesisir Laut

Adapun rakerda tersebut merumuskan sejumlah rekomendasi internal maupun eksternal.

"Untuk rekomendasi eksternal sebagai berikut, pertama, mendesak Pemprov DKI yang terdiri dari eksekutif dan legislatif segera menetapkan nama Cawagub pengganti Sandiaga Uno. Kedua, meminta Pemprov DKI mendata warga korban banjir khususnya dari keluarga tidak mampu untuk diberikan bantuan menggunakan dana APBD Perubahan DKI tahun 2020," jelas Santoso. 

Sedangkan yang ketiga adalah mendesak Gubernur DKI mempertimbangkan biaya penyelenggaraan balap mobil E-Formula yang terlalu mahal sehingga mencapai Rp 1,6 triliun.

Baca juga : Kuasa Hukum Ahli Waris Minta Terdakwa Pencaplokan Lahan Dihukum Berat

"Padahal di negara Eropa yang sudah maju, cuma butuh sekitar Rp 500 miliar. Tapi DKI melonjak sampai tiga kali lipat. Ini harus dihemat dan sisanya buat mengatasi banjir," tandas Santoso. 

Rekomendasi keempat adalah mendesak Pemprov DKI menangani masalah banjir sebagai prioritas yang segera dikerjakan.

"Kelima adalah meminta Pemprov untuk menangani ruang terbuka hijau, biru, dan penataan Taman Monas. Rekomendasi keenam atau terakhir adalah NKRI harga mati harus dijunjung tinggi terkait soal Natuna. Pemerintah pusat harus tegas terhadap segala sesuatu yang mengancam kedaulatan NKRI," pungkasnya.ADT