LampuHijau.co.id - Beban operasional yang terus meningkat, pendapatan yang belum memadai, hingga minimnya kepastian perlindungan kerja menjadi persoalan yang membayangi pengemudi ojek online (ojol).

Aspirasi tersebut disampaikan Forum Ojek Online Bersatu (FORBETA) Kabupaten Tangerang kepada Anggota DPD RI asal Banten, Abdi Sumaithi, dalam pertemuan penyerapan aspirasi di Kecamatan Panongan, Kamis (15/10/2026) kemarin.

Ketua FORBETA Kabupaten Tangerang, Bang Saimin, mengungkapkan, para pengemudi ojol harus menghadapi ketimpangan antara penghasilan dan biaya operasional. Di tengah tuntutan untuk terus bekerja, mereka tetap harus menanggung biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga risiko kecelakaan di jalan.

Baca juga : Kejari Kota Tangerang Musnahkan Barbuk Narkoba, Obat Kuat hingga Senpi Rakitan

“Kami menyampaikan kondisi yang benar-benar dirasakan teman-teman di lapangan. Pendapatan harus diperhitungkan dengan biaya operasional yang semakin tinggi. Kami berharap ada perhatian dan kebijakan yang bisa memberikan rasa adil bagi pengemudi ojek online,” ujar Bang Saimin.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut kepastian tarif, transparansi potongan aplikasi, serta perlindungan sosial dan keselamatan kerja. Tanpa kepastian kebijakan, pengemudi berisiko terus menanggung beban operasional dan risiko pekerjaan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.

FORBETA berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi benar-benar diperjuangkan hingga tingkat pemerintah pusat. Terlebih, bagi banyak keluarga, pekerjaan sebagai pengemudi ojol menjadi salah satu sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca juga : Kapolsek Sagalaherang Penyuluhan Bahaya Kenakalan Remaja dan Bullying kepada Pelajar

Menanggapi aspirasi tersebut, Abdi Sumaithi menyatakan akan membawa berbagai persoalan yang disampaikan pengemudi ojol sebagai bahan perjuangan di Senayan. Ia menegaskan, perkembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian penting dari ekosistemnya.

Abdi menilai, kewajaran tarif, transparansi potongan aplikasi, kepastian hubungan kemitraan, serta akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan kecelakaan merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembentukan maupun evaluasi kebijakan nasional.

Menurutnya, suara masyarakat yang bekerja langsung di lapangan harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan industri digital, kata dia, tidak boleh mengabaikan kondisi riil para pekerja yang menopang layanan tersebut.

Baca juga : Pandeglang Butuh Dukungan Pusat, GKR Hemas Siap Kawal ke Kementerian

Pertemuan bersama FORBETA Kabupaten Tangerang itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara pengemudi ojol dan wakil daerah di Senayan. Para pengemudi kini berharap aspirasi mereka tidak sekadar didengar, tetapi juga dikawal hingga melahirkan kebijakan yang lebih adil.

Bagi pengemudi ojol, persoalannya bukan hanya soal mendapatkan penumpang atau menyelesaikan pesanan. Mereka juga membutuhkan kepastian penghasilan, transparansi sistem aplikasi, serta perlindungan ketika risiko pekerjaan mengancam keselamatan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. (Asp)