LampuHijau.co.id - Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI sekaligus Ketua Kaukus Kalimantan, Hasan Basri, mendesak Presiden RI segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Kabut asap yang mengancam kesehatan jutaan warga dinilai membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi dari pemerintah pusat.

Hasan menilai, penanganan karhutla tidak boleh terus berjalan dengan pola rutin, sementara masyarakat harus menanggung dampak asap, gangguan kesehatan, dan lumpuhnya aktivitas sehari-hari.

Baca juga : Firman Soebagyo Desak Evaluasi Total Tata Kelola Hutan, Jangan Tunggu Bencana

“Kami dari Kaukus Kalimantan mendesak Presiden memberikan perhatian khusus. Karhutla bukan lagi sekadar bencana ekologis musiman, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Penanganannya harus serius, terpusat, dan optimal,” tegas Hasan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, penanganan skala nasional diperlukan untuk memperkuat mobilisasi sumber daya, mulai dari teknologi modifikasi cuaca, pengerahan personel TNI/Polri, layanan kesehatan bagi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran lahan.

Baca juga : Polsek Pagaden Bersama Damkar dan BPBD Subang Patroli Tanggap Bencana Kebakaran

Hasan juga menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola anggaran dan operasional penanggulangan bencana.

“Di saat masyarakat Kalimantan berjuang menghadapi asap dan keterbatasan penanganan, muncul kabar penindakan hukum terhadap pejabat di lembaga penanggulangan bencana. Ini harus menjadi alarm serius untuk membenahi pengawasan dan memastikan anggaran bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Baca juga : Eks Karyawan Bongkar Dugaan Praktik Ilegal dan Perbudakan di Pabrik Rumahan Kantong Kresek di Benda

Hasan mendesak KPK menuntaskan proses hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu. Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan penggunaan anggaran serta memastikan penegakan hukum terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti melanggar aturan.

“Jangan biarkan masyarakat Kalimantan terus menjadi korban. Negara harus hadir dengan langkah nyata. Presiden perlu segera mengambil keputusan tegas agar penanganan karhutla berjalan maksimal,” pungkas senator asal Kalimantan Utara tersebut. (Asp)