LampuHijau.co.id - Ancaman kekeringan dan banjir yang terus membayangi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuntut penanganan serius dan berkelanjutan. Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad, menegaskan ketahanan air harus menjadi prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar program sektoral yang berulang setiap tahun.

Menurut senator yang akrab disapa Gus Hilmy itu, persoalan air berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan.

“ Kita tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air, baru bergerak. Ketahanan air harus dibangun melalui perencanaan, pencegahan, dan pengelolaan yang berkelanjutan,” tegas Gus Hilmy dalam rapat kerja bertema ketahanan air untuk pembangunan berkelanjutan DIY di Gedung DPD RI DIY, Selasa (13/10/2026).

Gus Hilmy menyoroti penanganan kekeringan yang masih bergantung pada distribusi air bersih. Selama 4 Juli hingga 31 Agustus 2026, pemerintah daerah menyalurkan 6,043 juta liter air melalui 1.117 pengiriman tangki ke wilayah Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman.

Baca juga : Irman Gusman Dorong Pariwisata Sumbar Jadi Motor Ekonomi Masyarakat Lokal

Ia menilai distribusi tangki memang penting untuk kondisi darurat, tetapi tidak boleh menjadi solusi rutin setiap musim kemarau. Pemerintah perlu memperkuat tampungan air, membangun sumur bor, merehabilitasi jaringan air baku, mengonservasi mata air, serta memetakan desa rawan kekeringan sejak dini.

“Distribusi air tangki menjadi penting untuk penanganan darurat, tetapi tidak boleh menjadi solusi yang terus berulang setiap musim kemarau,” ujarnya.

Selain kekeringan, Gus Hilmy mengingatkan ancaman banjir harus ditangani dari hulu hingga hilir melalui pengendalian sedimentasi, perbaikan drainase, penataan ruang, pemeliharaan sungai, dan sistem peringatan dini.

Kebutuhan air sektor pariwisata juga harus diimbangi perlindungan sumber air dan hak masyarakat atas air bersih. Urgensi ketahanan air turut terlihat dari sektor pertanian. Dengan luas baku sawah mencapai 67.027 hektare dan produksi padi 547,51 ribu ton pada 2025, DIY membutuhkan jaringan irigasi yang berfungsi optimal agar pasokan air benar-benar sampai ke lahan petani.

Baca juga : Dari Ternate, DPD Dorong RUU Daerah Kepulauan Ubah Paradigma Pembangunan

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Parlinggoman Simanungkalit, memaparkan alokasi anggaran penanganan sumber daya air di DIY sebesar Rp108,88 miliar.

Anggaran itu antara lain dialokasikan untuk pembangunan groundsill Sungai Progo di Srandakan, pengendalian banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan Kota Yogyakarta, pembangunan sumur bor untuk irigasi, percepatan peningkatan tata guna air irigasi, serta penanganan tebing sungai kritis.

Sementara itu, perwakilan DPUPRKP Gunungkidul, Sigit Swastono, mengungkapkan 12 kapanewon berpotensi menghadapi krisis kekeringan pada musim kemarau 2026. Wilayah Tepus, Rongkop, dan Panggang termasuk kawasan yang mengalami dampak berat. Sekitar 359 telaga di Gunungkidul juga belum berfungsi optimal.

Ia mendorong pengerukan telaga untuk meningkatkan kapasitas tampung air serta pengembangan sumur bor dan sistem penyediaan air minum desa, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM.

Baca juga : Dari Batam, DPD RI Dorong FSAT Jadi Jembatan Kepentingan Daerah

Dari sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Eling Priswanto, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya air.

“Kita ingin pariwisata tumbuh, ekonomi masyarakat bergerak, tetapi hak masyarakat atas air bersih tetap terlindungi,” ujarnya.

Gus Hilmy menekankan, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar anggaran dan pembangunan infrastruktur air menghasilkan manfaat nyata.

Ketahanan air, menurutnya, harus diwujudkan melalui sistem pengelolaan terpadu sehingga masyarakat tidak terus menghadapi ancaman kekeringan setiap musim kemarau dan banjir saat musim hujan. (Asp)