LampuHijau.co.id - Struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kian gemuk menuai kritik dari DPD RI. Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad alias Gus Hilmy, mempertanyakan urgensi penambahan jabatan di lingkaran eksekutif, mulai dari wakil menteri koordinator hingga banyaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menurut Gus Hilmy, persoalannya bukan pada hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara, melainkan pada urgensi, beban anggaran, dan hasil nyata dari setiap jabatan yang dibentuk.

“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).

Anggota Komite II DPD RI itu secara khusus menyoroti munculnya posisi wakil menteri koordinator. Ia menilai jabatan tersebut berpotensi membuat rantai birokrasi semakin panjang, padahal pemerintah sejak awal menggaungkan agenda efisiensi.

Baca juga : DPR Soroti Pendidikan Gratis: Bagaimana Nasib Sekolah Swasta dan 3T?

“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegasnya.

Sorotan serupa diarahkan kepada Wantimpres. Gus Hilmy mempertanyakan apakah jumlah penasihat Presiden yang semakin banyak benar-benar diperlukan untuk mendukung efektivitas pemerintahan.

Menurut dia, kebutuhan Presiden terhadap masukan strategis sebenarnya dapat dipenuhi dengan meminta pandangan para pakar secara fleksibel tanpa harus selalu membentuk struktur permanen.

“Ada Wantimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa?! Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” katanya.

Baca juga : DPR Awasi Kinerja Kementerian Haji, Keselamatan Jemaah Jadi Harga Mati

Bagi Gus Hilmy, pelebaran struktur pemerintahan tersebut justru memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi pemerintah terhadap komitmen efisiensi anggaran dan birokrasi.

“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan pejabat dan struktur baru tidak boleh berhenti pada persoalan pembagian posisi. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan, stabilitas ekonomi, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Jika struktur pemerintahan semakin besar tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan bagi rakyat, kata Gus Hilmy, maka publik berhak mempertanyakan manfaat dan legitimasi dari pembengkakan tersebut.

Baca juga : DPD RI Soroti Pendapatan Bandung Baru 9,43 Persen, TKD Jadi Sorotan

“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” tegasnya.

Gus Hilmy pun meminta masyarakat ikut mengawasi sekaligus menagih transparansi pemerintah mengenai output setiap pengangkatan pejabat dan pembentukan struktur baru.

“Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Asp)