LampuHijau.co.id - Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan menegaskan, pemberitaan mengenai MPR RI tidak boleh berhenti pada rutinitas agenda politik dan kegiatan kelembagaan. Media memiliki peran penting membantu masyarakat memahami posisi MPR sebagai institusi yang memiliki mandat konstitusional dan kebangsaan.

Hal itu disampaikan Ariawan dalam Media Gathering MPR RI di Bandung, Minggu (27/9/2026). Menurut Ariawan, MPR memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi di tengah dinamika kehidupan bernegara.

Karena itu, kerja-kerja MPR perlu dikomunikasikan kepada publik secara utuh, informatif, dan mudah dipahami.

“MPR RI memiliki tugas penting sebagai penjaga konstitusi dan kebangsaan,” kata Ariawan.

Baca juga : Dari Batam, DPD RI Dorong FSAT Jadi Jembatan Kepentingan Daerah

Ariawan menilai masih penting untuk memperkuat pemahaman publik bahwa MPR bukan semata-mata lembaga yang berkaitan dengan aktivitas politik di parlemen.

Ada dimensi kebangsaan dan konstitusional yang melekat pada tugas kelembagaan MPR. Karena itu, ia mendorong wartawan parlemen tidak hanya memberitakan apa yang dilakukan MPR, tetapi juga menjelaskan konteks dan makna dari setiap kerja kelembagaan tersebut.

“Pemberitaan mengenai MPR tidak hanya menyampaikan kegiatan, tetapi juga harus membantu masyarakat memahami peran kelembagaan MPR,” ujarnya.

Dalam konteks itu, Ariawan menilai KWP memiliki posisi penting sebagai jembatan informasi antara parlemen dan masyarakat. Pemberitaan yang profesional dan berpegang pada kaidah jurnalistik diharapkan dapat memperluas ruang edukasi publik mengenai konstitusi dan kehidupan berbangsa.

Baca juga : Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas, Polres Subang Gelar Ganti Oli Gratis untuk Ojol

“KWP dapat ikut menyampaikan informasi mengenai tugas MPR kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional,” katanya.

Ariawan juga menekankan pentingnya sinergi antara KWP dan MPR RI. Namun, sinergi tersebut harus tetap dibangun dalam koridor independensi dan kaidah jurnalistik.

“Sinergitas KWP dan MPR dalam pemberitaan harus terus dibangun dengan tetap berpegang pada kaidah jurnalistik,” tegasnya.

Menurut dia, masyarakat membutuhkan informasi yang utuh agar dapat memahami bukan hanya apa yang dikerjakan MPR, tetapi juga bagaimana lembaga tersebut menjalankan peran konstitusional dan kebangsaannya.

Baca juga : Perkuat Sinergi, As-Syifa Silaturahmi dengan 201 Guru Ngaji di Subang

“ Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang utuh mengenai apa yang dikerjakan MPR dan bagaimana perannya dalam menjaga konstitusi dan kebangsaan,” ucap Ariawan.

Ia berharap Media Gathering MPR RI tidak sekadar menjadi forum silaturahmi antara wartawan parlemen dan lembaga MPR.

Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk memperkuat kualitas pemberitaan sekaligus memperluas pemahaman publik mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dengan komunikasi yang baik, pemberitaan tentang MPR dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat,” pungkas Ariawan. (Asp)