LampuHijau.co.id - Diplomasi parlemen dinilai tidak boleh berhenti pada forum dan pertemuan antarnegara. Kepentingan daerah, terutama wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kepulauan Riau (Kepri), harus menjadi bagian nyata dari kerja sama kawasan Asia Tenggara.

Gagasan itu mengemuka dalam diskusi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI bertajuk “Diplomasi Parlemen dan Kepentingan Daerah dalam Kerangka Forum Senat Asia Tenggara (FSAT)” di Hotel Aston Batam, Kamis (24/9).

Ketua BKSP DPD RI Gusti Farid Hasan Aman menegaskan, FSAT diarahkan menjadi wadah kerja sama antar-senat atau majelis tinggi negara-negara Asia Tenggara. Namun, forum tersebut harus mampu menerjemahkan diplomasi parlemen menjadi manfaat konkret bagi daerah.

“Bagaimana diplomasi parlemen dapat semakin terhubung dengan kepentingan daerah?” kata Gusti Farid.

Menurutnya, dinamika kawasan berdampak langsung terhadap daerah, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, konektivitas hingga ekonomi maritim dan kerja sama lintas batas.

Baca juga : Perda Masih Tabrak-Tabrakan, BULD DPD Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Karena itu, DPD RI mendorong agar daerah tidak sekadar menjadi penerima manfaat kerja sama luar negeri, tetapi ikut menjadi subjek diplomasi.

Melalui FSAT, jejaring dengan lembaga perwakilan negara lain diharapkan dapat membuka peluang investasi, memperkenalkan potensi daerah, sekaligus membawa aspirasi daerah ke dalam agenda kerja sama regional.

Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariandi menilai posisi geografis Kepri membuat kerja sama kawasan memiliki nilai strategis. Berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Kepri berada di jalur penting perdagangan, investasi, pariwisata, dan konektivitas internasional.

“Kepri terletak di daerah yang strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, menjadi simpul logistik dan perdagangan internasional,” ujarnya.

Aries berharap FSAT tidak berhenti pada dialog, tetapi mendorong kerja sama konkret berupa konektivitas, investasi, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM, hingga peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat daerah.

Baca juga : DPD Ingatkan 15 RUU Kabupaten/Kota Jangan Abaikan Kekhasan Daerah

Dekan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Sayed Fauzan Riyadi menambahkan, perubahan geopolitik kawasan membuat diplomasi tidak cukup hanya mengandalkan hubungan antarpemerintah.

Parlemen, kata dia, memiliki ruang untuk membawa perspektif masyarakat secara lebih langsung. Ia meminta FSAT memiliki mekanisme kerja dan tindak lanjut yang jelas agar tidak sekadar menjadi forum pertemuan.

“FSAT harus memiliki perspektif bukan hanya tentang Kepri, tetapi juga berlaku di seluruh daerah,” katanya.

Anggota DPD RI asal Kepri Ismeth Abdullah menilai FSAT dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kepentingan daerah sekaligus hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Ia menyoroti besarnya potensi ekonomi kelautan Kepri yang belum sepenuhnya dikembangkan. “FSAT akan digesah oleh DPD RI untuk kepentingan daerah dan meningkatkan hubungan dan kekuatan ekonomi dengan negara tetangga,” ujar Ismeth.

Baca juga : Dari Lingga hingga Rempang, DPD Soroti Ketimpangan dan Lemahnya Perlindungan Warga Pulau

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kepri Hendri, mewakili Gubernur Kepri, menilai karakter Kepri sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan dan regulasi yang berbeda dengan daerah daratan.

Kepala Bappeda Kota Batam Tri Wahyu Rubiyanto juga berharap FSAT menghasilkan langkah konkret, terutama terkait konektivitas, investasi, perdagangan dan peningkatan kapasitas SDM.

Diskusi yang melibatkan akademisi, dosen dan mahasiswa di Kepri itu menggarisbawahi satu hal: diplomasi parlemen harus memiliki agenda dan ukuran tindak lanjut yang jelas.

Isu lintas batas, lingkungan, keamanan maritim, investasi berkualitas, konektivitas, teknologi dan ekonomi masyarakat dinilai perlu masuk dalam agenda FSAT.

Dengan posisi strategis Kepri di kawasan, forum tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat jejaring antarparlemen, tetapi juga memastikan kepentingan daerah benar-benar ikut dibawa ke meja kerja sama Asia Tenggara. (Asp)