Komisi VII DPR Dorong Perubahan Total Pembinaan UMKM: Jangan Sekadar Pelatihan dan Kredit

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, bersama Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M Riza Damanik, dalam diskusi bertajuk pengembangan kewirausahaan dan UMKM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa ,(26/5/2026).
Selasa, 26 Mei 2026, 15:24 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa menegaskan bahwa penguatan pendidikan kewirausahaan di Indonesia tidak boleh berhenti sebatas teori dan pelatihan semata. Menurutnya, negara harus mampu menghadirkan ekosistem usaha yang utuh agar pelaku UMKM benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas.

Hal itu disampaikan Eva saat menghadiri diskusi bertajuk pengembangan kewirausahaan dan UMKM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

“Komisi VII mendukung sekali pendidikan kewirausahaan. Namun ini tidak boleh hanya berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan entrepreneur yang selesai jadi,” ujar Eva.

Ia menilai, persoalan terbesar UMKM Indonesia saat ini bukan hanya soal keterbatasan modal, tetapi lemahnya akses pasar serta minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Menurut Eva, banyak pelaku usaha memiliki produk dan modal, namun gagal berkembang karena tidak mengetahui jalur distribusi dan pasar yang tepat.

Baca juga : Komisi V DPR Tunda Raker Bahas Kecelakaan KA Bekasi Timur, Menhub Dudy Sakit

“Kadang entrepreneur ini punya modal, punya produk jualan, tapi mereka tidak tahu pasar mereka ke mana,” katanya.

Politisi PKB itu juga menyoroti masih tertinggalnya daya saing UMKM Indonesia dibanding sejumlah negara di kawasan, termasuk Vietnam yang dinilai lebih maju dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.

Karena itu, Eva meminta pemerintah memperkuat pola pembinaan UMKM agar pelaku usaha tidak berjalan sendiri dalam membangun bisnisnya.

“Selain modal yang kita butuhkan, kita juga perlu akses pasar dan pendampingan dari pemerintah,” tegasnya.

Eva menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor usaha dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang berkelanjutan.

Baca juga : Alex Indra Lukman Soroti Antrean Solar: Jangan Sampai Petani Jadi Korban

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M Riza Damanik mengungkapkan bahwa pemerintah kini mulai mengubah pendekatan pembinaan UMKM dari pola program bantuan biasa menuju pendekatan berbasis ekosistem usaha.

Menurutnya, selama ini pola programatik sering kali tidak menyelesaikan persoalan mendasar UMKM. “Kalau dikasih pembiayaan tapi tidak diberikan akses pasar, maka yang terjadi dia hanya tambah modal dengan cara meminjam. Kalau dilatih tapi tidak diberi akses usaha dan pasar, pelatihannya jadi imajinatif saja,” ujar Riza.

Ia menjelaskan, perubahan paradigma tersebut dilakukan untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM nasional.

Dalam pendekatan ekosistem usaha, kata dia, terdapat lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah, yakni legalisasi dan perlindungan usaha, pendampingan dan peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, akses pasar dan digitalisasi, serta kemitraan dan rantai pasok.

“Nah lima hal ini adalah ekosistem usaha agar UMKM kita tumbuh dan berkembang,” katanya.

Baca juga : Polisi Minta Buruh di Pelabuhan Sunda Kelapa Jangan Suka Berantem: Hindari Perselisihan

Riza menegaskan, mencetak wirausaha unggulan tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, entrepreneur harus dibentuk melalui proses yang kuat, mulai dari pembentukan mentalitas, inovasi, hingga kemampuan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Wirausaha ini tidak bisa ujug-ujug datang. Harus disiapkan supaya punya mentalitas kuat, daya inovasi kuat, dan daya jangkau yang luas,” pungkasnya. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal