LampuHijau.co.id - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar kini makin meluas di berbagai daerah dan mulai mengancam sektor pertanian nasional. Di Sumatera Barat, kondisi tersebut diperparah oleh pembatasan akses jalan di kawasan Lembah Anai yang rusak berat akibat banjir besar akhir November 2025 lalu.

Akibatnya, truk pengangkut pupuk subsidi harus mengantre solar dalam waktu lama sekaligus menempuh jalur memutar demi mencapai wilayah distribusi. Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu pasokan pupuk bagi petani dan mengancam target swasembada pangan nasional.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta pemerintah memberi perlakuan khusus terhadap kendaraan pengangkut pupuk subsidi, terutama di daerah terdampak bencana.

“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalur terdampak bencana,” kata Alex di Padang, Minggu (10/5/2026) kemarin.

Baca juga : Herman Khaeron Serahkan 2 Traktor untuk Petani Cirebon

Menurutnya, distribusi pupuk subsidi tidak boleh terhambat hanya karena kelangkaan solar bersubsidi. Terlebih, pemerintah baru saja memangkas rantai distribusi pupuk melalui Permentan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Regulasi tersebut memungkinkan pupuk langsung disalurkan dari gudang pelaku usaha distribusi di Lini 2 menuju Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4 tanpa melalui tahapan panjang seperti sebelumnya.

Namun, penyederhanaan sistem distribusi itu dinilai bisa menjadi sia-sia jika armada pengangkut kesulitan mendapatkan solar.

“Secara regulasi mekanisme distribusi sudah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini menghambat petani mendapatkan pupuk tepat waktu di Lini 4,” tegas Alex.

Baca juga : DPD RI Soroti Pendapatan Bandung Baru 9,43 Persen, TKD Jadi Sorotan

Ia menekankan ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan produktivitas pertanian. Sebab, pemupukan memiliki jadwal tertentu sesuai usia tanaman. Jika terlambat, hasil panen berpotensi turun dan berdampak langsung terhadap target produksi pangan nasional.

“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya berimbas pada target swasembada pangan sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Alex menilai secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman karena distribusi telah dibagi berdasarkan regional pabrik pupuk. Namun, ia mengingatkan potensi gangguan global, termasuk konflik di Timur Tengah, dapat mempengaruhi rantai pasok bahan baku pupuk di masa mendatang.

Karena itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah antisipasi agar distribusi pupuk subsidi tetap lancar hingga tingkat kios pengecer atau Lini 4. Sebagai informasi, pemerintah pada 2026 menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,8 juta ton.

Baca juga : Alex Indra Lukman: Surplus Beras Harus Diubah Jadi Kekuatan Ekspor

Dari jumlah tersebut, 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan. Alokasi pertanian terdiri atas 4,4 juta ton pupuk urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton ZA. (Asp)