LampuHijau.co.id - Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakisimah, menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus penjaga akurasi informasi di tengah maraknya hoaks.

Hal itu disampaikannya dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Banten, Rabu (6/5/2026). Mengusung tema “Kolaborasi DPR RI dan Media dalam Mengawal Aspirasi Rakyat Secara Konstruktif dan Berimbang”,

Dimyati menekankan bahwa media bukan sekadar penyampai berita, melainkan jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat.

“Wartawan adalah penyambung lidah rakyat. Perannya krusial dalam memastikan informasi yang beredar benar dan dapat dipercaya,” tegasnya.

Baca juga : Wabup Subang Ingatkan Stakeholder dan Masyarakat Waspada Bencana Alam

Di tengah derasnya arus informasi digital, Dimyati secara khusus menyoroti ancaman hoaks yang dinilai semakin masif. Ia menegaskan bahwa garda terdepan dalam melawan disinformasi adalah insan pers itu sendiri.

“Siapa yang harus melawan berita bohong? Ya wartawan. Karena kerja jurnalistik berdiri di atas fakta, verifikasi, dan analisis,” ujarnya.

Meski mendorong fungsi kontrol, Dimyati juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara media dan pemerintah. Kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara konstruktif demi perbaikan bersama.

“Silakan kritik, itu penting. Tapi tetap dalam semangat membangun, bukan merusak sinergi,” katanya.

Baca juga : Pemda Kabupaten Subang Terbuka dengan Kritik, Saran dan Aspirasi dari Masyarakat

Media Disebut ‘Cahaya’ Publik

Dalam kesempatan itu, Dimyati turut mengapresiasi soliditas wartawan, khususnya yang bertugas di parlemen. Ia menilai hubungan antara media dan pemangku kepentingan kini semakin erat dan produktif. Dengan gaya retoris, ia bahkan mengibaratkan peran wartawan sebagai cahaya di tengah ruang publik.

“Kalau langit tanpa wartawan, seperti langit tanpa bintang. Wartawan itu cahaya yang menerangi masyarakat,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Dimyati membuka ruang seluas-luasnya bagi media untuk menyampaikan kritik langsung kepada pemerintah daerah, terutama terkait pelayanan publik.

Baca juga : KORMI Subang Ajak ABI Jadi Mitra Pemerintah Bangun Budaya Olahraga

“Kalau ada yang kurang, sampaikan. Itu bagian dari perbaikan bersama,” pungkasnya. (Asp)