LampuHijau.co.id - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak evaluasi menyeluruh sistem keselamatan perkeretaapian nasional usai kecelakaan maut di Bekasi Timur yang menewaskan sedikitnya 16 orang. Ia menyebut insiden ini sebagai “alarm keras” di tengah klaim modernisasi transportasi.

Dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/4/2026), Sudjatmiko mengungkapkan kecelakaan bermula dari tabrakan kereta dengan taksi di perlintasan sebidang, sebelum berujung benturan lanjutan antara KRL rute Kampung Bandan–Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek.

“Kerusakan sangat parah, terutama di gerbong depan KRL. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis hingga lebih dari 10 jam,” ujarnya.

Baca juga : Tabrakan Kereta Bekasi, DPR Desak Investigasi Total dan Transparan

Ia menyoroti perlintasan sebidang tak dijaga sebagai penyebab utama. Menurutnya, masalah klasik ini tak kunjung tuntas meski teknologi transportasi terus berkembang.

“Di era modern, kondisi ini tidak bisa ditoleransi. Ini soal nyawa,” tegasnya.

DPR mendorong percepatan pembangunan 1.800 perlintasan tidak sebidang (flyover/underpass) serta langkah cepat seperti penempatan penjaga bersertifikat, peningkatan rambu, hingga pemanfaatan CCTV untuk membantu masinis memantau jalur hingga 2 kilometer ke depan.

Baca juga : Tingkatkan Keselamatan, KAI Daop 3 Cirebon Tambah Palang Pintu Jadi 4 Sisi di Krucuk

Untuk jangka panjang, ia menekankan pemisahan jalur antara KRL dan kereta jarak jauh, khususnya lintas Bekasi–Cikarang.

Sementara itu, Korlantas Polri turut bergerak dengan memanggil operator taksi, termasuk pengguna kendaraan listrik, guna mengevaluasi standar operasional pengemudi pasca insiden.

“Pengemudi harus dibekali SOP yang tepat, termasuk dalam kondisi darurat,” ujar Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Faizal.

Baca juga : Legislator PKS Desak Wali Kota Tangerang Selatan Tetapkan Darurat Sampah

DPR menegaskan, tanpa pembenahan sistemik, keselamatan transportasi kereta api tetap berada dalam risiko tinggi. (Asp)