LampuHijau.co.id - Kenaikan harga minyak goreng kembali menjadi alarm bagi stabilitas daya beli masyarakat. DPR RI pun angkat suara. Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredam lonjakan harga yang dinilai mulai membebani rakyat.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata minyak goreng nasional pada pekan ketiga April 2026 naik dari Rp19.358 menjadi Rp19.592 per liter. Kenaikan ini terjadi merata, baik pada minyak goreng curah maupun kemasan premium.

Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 22 April 2026 juga menunjukkan tren serupa. Harga minyak goreng sawit kemasan premium menyentuh Rp21.827 per liter, naik 0,14 persen dari hari sebelumnya, sementara minyak goreng curah mencapai Rp19.501 per liter.

Baca juga : Pacu Daya Saing, Pramono Dorong BUMD Jakarta Berani Ekspansi

Nasim menegaskan, kenaikan ini bukan sekadar fluktuasi biasa. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang hampir selalu hadir di setiap dapur rumah tangga Indonesia.

“Ketika harga minyak goreng naik, dampaknya langsung terasa di kantong masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Nasim.

Ia mengingatkan adanya efek domino yang tidak bisa diabaikan. Kenaikan harga bahan pokok ini berpotensi menekan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pelaku usaha kuliner yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai bahan utama produksi.

Baca juga : KAI Daop 3 Cirebon Siap Sukseskan Program Pemerintah Motis Angkutan Lebaran

Lonjakan biaya produksi, lanjutnya, bisa memangkas margin keuntungan, menurunkan omzet, hingga memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko memicu inflasi bahan pangan dan semakin menekan daya beli masyarakat.

“Efek berantai ini nyata, dari dapur rumah tangga hingga roda ekonomi UMKM,” tegasnya.

Sebagai langkah cepat, Nasim mendorong pemerintah untuk segera menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga. Ia juga menekankan pentingnya memastikan distribusi minyak goreng tetap lancar dan tidak terganggu.

Baca juga : Konflik AS-Israel Vs Iran Memanas, Komisi VIII DPR RI Desak Pemerintah Lindungi Ribuan Jemaah Umrah

“Negara harus hadir. Stabilitas harga dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok tidak boleh dibiarkan bergantung pada mekanisme pasar semata,” pungkasnya. (Asp)