Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Di tengah pusaran konflik global yang tak kunjung reda, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh lengah. Kedaulatan nasional harus diperkuat, tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Dave dalam forum Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dave menyoroti peta konflik dunia yang semakin kompleks—mulai dari perang Perang Rusia-Ukraina hingga eskalasi terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Menurutnya, konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun menjadi bukti kuat adanya keterlibatan pihak-pihak eksternal.
“Kalau hanya Rusia dan Ukraina, seharusnya konflik ini sudah selesai sejak lama. Tapi faktanya, ada suplai senjata, teknologi, bahkan personel dari berbagai negara,” tegas Dave.
Ia juga mengingatkan fenomena mengkhawatirkan: keterlibatan warga sipil, termasuk dari Indonesia, yang tergiur menjadi tentara bayaran di zona perang. Iming-iming gaji besar, kata dia, kerap berujung tragis.
Sementara di Timur Tengah, meningkatnya ketegangan pasca serangan terhadap tokoh penting di Iran dinilai tidak menggoyahkan stabilitas internal negara tersebut. Dave melihat hal itu sebagai cerminan kuatnya fondasi ideologi negara.
“Pergantian kepemimpinan berlangsung cepat. Artinya, mereka tidak mengkultuskan individu, tapi sistem dan ideologi,” ujarnya.
Dampak konflik global, lanjut Dave, juga merambat ke sektor ekonomi, terutama lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah di bawah Prabowo Subianto yang dinilai mampu meredam gejolak melalui pengelolaan APBN dan kebijakan energi.
“Pemerintah mampu menahan dampak kenaikan harga minyak. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Baca juga : Indonesia Social People Bersama Kabuyutan Sunda Kala Bagikan 159 Paket Sembako
Namun Dave mengingatkan, ancaman tidak hanya bersifat konvensional. Ancaman hibrida—mulai dari siber hingga infiltrasi ekonomi—menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi. Ia juga menyinggung potensi konflik di kawasan Laut China Selatan serta ketegangan China dan Taiwan yang bisa berdampak luas.
Dalam situasi tarik-menarik kepentingan global, Dave menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjaga keseimbangan hubungan internasional.
“China adalah mitra dagang utama, tapi kita juga butuh teknologi dari Amerika dan Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang,” ujarnya.
Ia pun mendorong Indonesia lebih aktif di panggung global, tidak sekadar menghasilkan resolusi, tetapi mendorong solusi damai yang nyata dan berkelanjutan. “Indonesia harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menekankan pentingnya memperkuat daya tahan nasional di tengah ketidakpastian global. Ia menilai dunia saat ini berada dalam fase turbulensi geopolitik, di mana negara-negara besar masih mendominasi dan kerap memaksakan kepentingannya.
Baca juga : Dongkrak Penerimaan Daerah, Bapenda Subang Kejar Perusahaan Nunggak Pajak
“Yang kuat akan bertindak sesuai kepentingannya, yang lemah akan menanggung akibatnya. Ini realitas geopolitik,” ujar Ujang.
Menurutnya, Indonesia harus fokus memperkuat fondasi internal, terutama di sektor energi, pangan, serta stabilitas politik dan keamanan. Ketergantungan pada impor BBM, kata dia, menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi melalui pembangunan kilang dan cadangan energi nasional.
Meski demikian, ia mengapresiasi kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi di tengah tekanan global. “Dalam situasi sulit, Indonesia relatif mampu menjaga stabilitas. Ini menunjukkan daya tahan kita cukup baik,” pungkasnya. (Asp)
