LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memperingatkan pemerintah agar tidak mengulangi lambannya penanganan dampak banjir hidrometeorologi seperti yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dalam merespons bencana banjir di Demak, Jawa Tengah.

Menurut Alex, keterlambatan dalam membaca dan menangani dampak banjir akan memperparah penderitaan petani, yang kini sudah di ambang gagal panen.

“Jika penanganan terlambat dan tidak tepat, petani bukan hanya kehilangan hasil panen, tapi juga kehilangan kesempatan untuk kembali menggarap sawah dalam waktu cepat,” ujar Alex di Jakarta, Selasa (7/4).

Banjir di Demak sendiri dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada akhir pekan lalu. Akibatnya, sedikitnya 671 hektare lahan persawahan terendam, ribuan rumah terdampak, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Alex menegaskan, rehabilitasi sawah pascabanjir bukan pekerjaan sederhana seperti proyek infrastruktur biasa. Prosesnya membutuhkan waktu panjang karena kompleksitas teknis di lapangan.

Ia merujuk pada data kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) per 28 Maret 2026 yang menunjukkan lambannya pemulihan. Dari total 42.702 hektare sawah terdampak di tiga provinsi, baru 991 hektare yang berhasil direhabilitasi atau sekitar 2,32 persen.

Baca juga : Anak Disabilitas Tewas Saat Banjir Besar di Tanjung Priok, Polisi Beri Santunan

Secara rinci, di Aceh baru 42 hektare dari target 31.464 hektare yang tertangani. Di Sumatera Utara, 170 hektare dari target 7.336 hektare. Sementara di Sumatera Barat, 779 hektare dari target 3.902 hektare.

“Kondisi ini tidak boleh terulang di Demak. Pemerintah harus bergerak lebih cepat. Di tengah ketidakpastian global, sektor pangan justru harus diprioritaskan,” tegasnya.

Ancaman Serius bagi Rantai Pangan

Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI menilai banjir di Demak bukan sekadar bencana lokal, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas produksi pangan nasional.

Menurutnya, wilayah terdampak merupakan bagian dari penyangga produksi pertanian Jawa Tengah. Kehilangan lahan produktif dalam skala besar akan berdampak sistemik jika tidak segera ditangani.

“Ini bukan lagi kerugian lokal. Ini gangguan nyata terhadap rantai pasok pangan,” ujarnya.

Baca juga : Usai Dihujani Kritik, Ketua DPRD Kota Tangerang Tebar Janji Bakal Kaji Ulang Tunjangan

Ia juga menyoroti meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi yang kerap beririsan dengan musim tanam, memperbesar risiko gagal panen secara berulang.

Desak Sistem Perlindungan Produksi

Lebih jauh, Alex menilai persoalan utama terletak pada belum adanya sistem perlindungan produksi pertanian yang responsif terhadap bencana.

“Ketika sawah terendam, yang hilang bukan hanya hasil panen, tetapi juga modal produksi, waktu kerja, dan peluang panen yang tidak bisa dipulihkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, beban terberat justru muncul setelah banjir surut, saat petani harus memulai kembali dari nol dengan kondisi ekonomi yang melemah.

Karena itu, ia mendesak pemerintah tidak berhenti pada pendataan lahan terdampak, tetapi memastikan langkah konkret pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Baca juga : Rahmat Saleh Optimis Sumbar jadi Pionir Daerah Ketahanan Pangan

“Yang krusial adalah apakah lahan masih bisa diselamatkan dalam musim tanam berjalan, bagaimana distribusi benih dan sarana produksi dilakukan, serta apakah asuransi pertanian benar-benar bekerja,” paparnya.

Alex memperingatkan, tanpa langkah cepat, gangguan produksi berpotensi berubah menjadi tekanan harga pangan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Kalau ini tidak ditangani serius, dampaknya akan meluas. Harus ada langkah cepat sekarang juga,” pungkasnya. (Asp)