LampuHijau.co.id - Komite IV DPD RI menyoroti serius rendahnya realisasi pendapatan daerah Kota Bandung yang masih jauh dari target. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Bandung, Jawa Barat, persoalan ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan optimalisasi fiskal daerah dan efektivitas Transfer ke Daerah (TKD).

Rombongan Komite IV DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Komite IV, Sinta Rosma Yenti, diterima langsung oleh Wali Kota Bandung H. Muhammad Farhan beserta jajaran. Pertemuan tersebut mengungkap fakta bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Bandung baru mencapai Rp678,06 miliar atau 9,43 persen dari total pagu Rp7,19 triliun.

Lebih rinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat baru terealisasi sebesar 5,8 persen, sementara TKD berada di angka 26,01 persen. “Ini menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam optimalisasi fiskal daerah,” tegas Sinta, Kamis (2/4) lalu.

Baca juga : Dahana Raih Penghargaan Zero LTI Working Partner Petrosea Jobsite Project BBB

Ia mengungkapkan sedikitnya lima persoalan utama yang menjadi penghambat, yakni belum optimalnya penyaluran TKD, tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, lemahnya tata kelola, serta belum maksimalnya peran TKD dalam menekan ketimpangan fiskal.

Menurut Sinta, kondisi ini perlu segera ditangani agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat dan mandiri dalam mendorong pembangunan.

Di sisi lain, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Baca juga : Komisi Percepatan Reformasi Polri Diminta Tindak Persoalan Tambang di Morowali

Farhan juga mengungkapkan tantangan dalam implementasi sejumlah kebijakan nasional yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti kewajiban penyediaan lahan koperasi di tingkat kelurahan.

“Tidak semua kebijakan pusat bisa langsung diterapkan di daerah. Ada keterbatasan riil yang harus dipahami bersama,” ujarnya.

Dengan rasio ketimpangan (Gini ratio) sebesar 0,42, Farhan berharap TKD dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan kesenjangan sosial sekaligus memberi fleksibilitas bagi daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan pusat, termasuk pengurangan alokasi TKD dan kebijakan Work From Home (WFH).

Baca juga : KAI Selenggarakan Ngopi Bareng di Stasiun Cirebon

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Bandung melakukan efisiensi belanja, memperketat pengawasan, mendorong inovasi pembangunan, serta mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung layanan dasar masyarakat.

Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting bagi Komite IV DPD RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan pada 7 April 2026. Data dari Kota Bandung akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih konstruktif bagi pemerintah pusat dan DPR RI.

“DPD RI melalui Komite IV akan terus hadir memperjuangkan kepentingan daerah dalam memperkuat desentralisasi fiskal dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” tutup Sinta. (Asp)