LampuHijau.co.id - Hingga penghujung tahun 2019, nama wakil gubernur (wagub) DKI pendamping Anies Baswedan belum juga ditetapkan. Konon, hal itu dikarenakan mahar untuk menjadi orang nomor 2 di DKI terlalu mahal, yaitu Rp400 miliar.

Benarkah demikian? Entahlah, yang pasti, isu tersebut diungkap seorang aktivis Tionghoa yang menjadi peserta diskusi tentang DKI 2, Lieus Sungkharisma. Dalam diskusi bertema "Mencari Pendamping Anies, Mungkinkah Cawagub Alternatif?" yang digelar Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) di Gedung Djoang '45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis lalu (19/12/2019), Lieus memberi tanggapan ke para narasumber.

"Isu yang beredar dan saya terima, harga cawagub DKI itu Rp400 miliar. Ini makanya enggak kelar-kelar," ujarnya.

Kata Lieus, angka tersebut sangat besar. "Ini yang menjadikan cawagub DKI tidak selesai-selesai. Harganya sangat besar (Rp400 miliar). Itu isu yang beredar, ya," cetusnya.

Ia pun berharap, dua parpol pengusung: PKS dan Gerindra, bisa bersikap legowo dan ksatria meniru Ketua Umum Prabowo Soebianto. "PKS dan Gerindra harus bisa meniru sikap ksatria Pak Prabowo. Segera tetapkan nama wagub DKI. Jangan biarkan terlalu lama kosong," tandasnya.

Isu Rp 400 miliar ini pun langsung ditanggapi salah satu pembicara dari PDIP, Hendra Gunawan. "Bukan Rp400 miliar, tapi 450 miliar kali, Pak Lieus," ucap Hendra sambil bercanda.

Baca juga : Jokowi Bantah Kabar Istana Intervensi di Munas Golkar X

Wakil ketua DPD PDIP DKI ini pun menegaskan, partainya sebagai pemilik kursi terbesar di parlemen, clear dan ia membantah isu itu. "Kami (PDIP) tidak ada ya seperti itu. Karena, anggota DPRD fraksi PDIP itu petugas partai. Dalam pleno, tidak ada soal mahar Rp 400 miliar," ungkapnya.

Prinsipnya, PDIP akan mendukung nama cawagub DKI yang diusulkan parpol pengusung (Gerindra dan PKS). "Kami berharap cawagub DKI bisa segera ditetapkan," pintanya.

Pembicara lain yang merupakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyatakan DKI itu sangat relevan, signifikan dan urgen. "Tidak boleh Anies dibiarkan sendiri. Dan tidak ada jaminan bahwa Anies mampu melakukan ini semua," kata Zuhro.

Untuk itu, lanjutnya, perlu dihadirkan calon alternatif jika Gerindra tidak bisa menerima calon yang diusulkan PKS. "Perlu dihadirkan calon alternatif yang bisa diterima kedua belah pihak. Saya tidak perlu sebut sosok nama. Bisa saja salah satunya yang ada di wilayah sini. Yang oke diterima keduanya dan yang bisa merepresentasikan kepentingan PKS dan Gerindra," Zuhro berucap.

Karena, ujar Zuhro, kalau deadlock terjadi, maka tidak ada yang untung. "Yang rugi PKS dan Gerindra. Sebelum merugi ini jadi kata pamungkas, maka segera tetapkan calon alternatif. Apalagi, tadi ada clue dari peserta yang mengatakan haram calon dari PKS. Janganlah mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita mendadak picik karena PKS adalah partai Islam," imbuhnya.

Lalu, pembicara dari PKS, Agung Setiarso, mengatakan saat-saat seperti ini ketika terjadi deadlock, maka memang dibutuhkan alternatif jalan keluarnya yang mengacu pada prosedur. "Seperti saat ini, kan, sudah ada dua nama (dari PKS) yang diusulkan gubernur ke DPRD. Tapi, faktanya, ini seperti dibikin menggantung karena di UU itu tidak ada batas waktu (deadline) kapan itu diputuskan.

Baca juga : Pengamat : Kekuasaan dan Kapital Jadi Penentu Ketua Golkar

Jadi bisa saja sampai akhir masa jabatan, DPRD tidak pernah melakukan rapimgab (rapat pimpinan gabungan)," urainya.

Agung melanjutkan, padahal, pansus (panitia khusus), draf tata tertib (tatib) sudah diserahkan ke pimpinan DPRD. "Di pimpinan fraksi dan pimpinan dewan faktanya tidak segera dilakukan," cetus dia.

Politis PKS ini pun mengkritik kinerja ketua DPRD DKI. "Seharusnya kalau Pak Pras (Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi) punya niat, panggil saja langsung para pimpinan fraksi dan pimpinan dewan, lakukan rapimgab. Selesai sebenarnya. Itu seharusnya fungsi ketua DPRD kalau dia punya keinginan baik," paparnya.

Sementara pembicara lain yaitu mantan Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Mayjen TNI Purn. Achmad Tanribali Lamo, menjelaskan untuk memecah kebuntuan (soal cawagub DKI) ini, ia menyarankan, PKS dan Gerindra duduk bersama untuk mencari solusi. "Saya kira, duduk PKS dan Gerindra itu harus duduk bersama. Duduk bersama itu adalah solusi. Dan, konsultasi ke depdagri untuk mencari solusi sebagai lembaga yang mengatur hal ini.

Apa jalan keluarnya? Pasti ada jalan keluarnya. Syaratnya, mau duduk bersama dengan mengedepankan kepentingan rakyat Jakarta," tandas Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ini.

Purnawirawan jenderal bintang dua itu pun meminta semua pihak melepaskan egosektoral demi rakyat Jakarta. "Egosektoral kita hilangkan bersama. Kalau itu dilakukan, insya Allah, Januari 2020 selesai. Karena, tidak adanya wagub DKI ini sangat berdampak pada minimnya penyerapan anggaran. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di DKI jadi tinggi," papar Tanribali.

Baca juga : Calonnya Tak Diakomodir PKS, Gerindra Pesimis Soal Proses Pemilihan Wagub DKI

Saat ini, dua nama cawagub DKI yang diusulkan PKS: Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Sedangkan, empat nama cawagub DKI yang diusulkan Gerindra: Ariza Patria, Fery Juliantono, Arnes Lukman, dan Saefullah.

Terpisah, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) Agus Supriyanto menyatakan, diskusi tentang DKI ini bertujuan salah satunya untuk membantu memberi masukan pada gubernur maupun parpol pengusung (PKS dan Gerindra) mengenai cawagub DKI.

"Ini bentuk kepedulian FWPJ terhadap persoalan wagub DKI yang masih kosong. Mudah-mudahan, setelah diskusi ini, Pak Anies segera mendapatkan wakil yang representatif, kapabel, amanah dan ada chemistry denga beliau," pungkas wartawan Lampu Hijau Thejak ini.

Diskusi tentang DKI 2 ini menampilkan pembicara: Agung Setiarso dari Badan Pemenangan Pemilu DPW PKS DKI, pengamat politik LIPI Siti Zuhro, politisi PDIP DKI Hendra Gunawan, mantan Dirjen Kesbangpol Kemendagri Mayjen TNI Purn. A. Tanribali Lamo dan moderator Ardy Purnawan Sani dari FWPJ.(AGS)