LampuHijau.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, menyayangkan keputusan bisnis PT Agrinas yang mengadakan mobil pikap operasional untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari produk India.

Menurut Sultan, langkah BUMN yang ditugaskan membangun KDMP tersebut terkesan terburu-buru dan minim sensitivitas terhadap kondisi industri otomotif nasional yang tengah menghadapi tekanan.

Baca juga : Korban Banjir di Kota Tangerang Dikirimin Nasi Bungkus

“Kita menghormati keputusan PT Agrinas dalam pengadaan mobil operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan kelayakan bisnis. Namun karena ini bersifat mandatory dan berkaitan dengan program strategis nasional, seharusnya kepentingan industri dan produk dalam negeri menjadi prioritas utama,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/02).

Sultan menilai, kebijakan pengadaan kendaraan operasional KDMP sejatinya dapat menjadi momentum besar bagi penguatan industri otomotif nasional. Jika diarahkan ke produk dalam negeri, program ini berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja baru sekaligus menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur otomotif.

Baca juga : Data SPHP Jagung Bermasalah, DPR Desak Kementan Gunakan Sistem Digital Nasional

“Jangan sampai program yang dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi desa justru melemahkan sektor industri kita sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri dalam negeri tentu bisa menyesuaikan harga dan menjaga kualitas agar tetap kompetitif,” tegasnya.

Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu juga menegaskan, keputusan PT Agrinas masih terbuka untuk dievaluasi. Ia optimistis industri otomotif nasional memiliki kapasitas memadai untuk memasok kendaraan pikap yang lebih adaptif dengan kebutuhan logistik koperasi desa.

Baca juga : Sebanyak 319 kilogram Sabu Jaringan Aceh Dimusnahkan Bareskrim Polri

“Kita ingin setiap kebijakan yang terkait dengan Koperasi Merah Putih benar-benar mencerminkan semangat Merah Putih. Sarana, produk, hingga jasa yang beredar di setiap gerai koperasi harus mengutamakan karya anak bangsa,” pungkas Sultan.

Sorotan DPD ini menambah tekanan politik terhadap kebijakan pengadaan kendaraan KDMP, sekaligus membuka kembali perdebatan tentang komitmen pemerintah dalam mendorong substitusi impor dan penguatan industri nasional. (Asp)