LampuHijau.co.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi bencana di tengah rentetan banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah. Dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar KWP dan Biro Pemberitaan DPR RI, ia menegaskan bahwa Indonesia hidup di atas “sabuk bencana” yang menuntut kesiapsiagaan berbasis sains, kebijakan teknis yang matang, serta komunikasi publik yang berempati.
Yanuar menyoroti lemahnya implementasi peta kebencanaan dan sikap pejabat yang dinilai kurang peka. “Ratusan warga meninggal bukan hal biasa. Empati itu penting,” ujarnya.
Ia mencontohkan longsor di Majenang—dengan pergerakan tanah dua kilometer dan ketebalan lumpur tujuh meter—yang menelan banyak korban karena skala bencana melampaui prediksi.
Baca juga : Pemkab Subang Dukung Pemerintah Pusat Mewujudkan Swasembada Pangan
Menurutnya, daerah sering tak mampu bertindak cepat karena keterbatasan alat berat dan anggaran. Ia mendukung seruan penetapan status bencana nasional agar penanganan dan rehabilitasi bisa dipercepat.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu kesejukan, bukan pernyataan yang mendiskon penderitaan mereka,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pengamat politik, Ujang Komarudin, menilai respons pemerintah belum menunjukkan empati dan koordinasi nasional yang kuat. Padahal, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini sebelum banjir dan longsor besar melanda Sumbar, Sumut, dan Aceh.
Baca juga : Kecelakaan Truk Pengangkut AQUA di Subang, Tiga Tewas dan Tujuh Luka-Luka
Ujang menyoroti lemahnya kesiapan daerah yang minim alat berat, logistik, dan akses bantuan. “Tiga kepala daerah sampai minta tolong langsung ke pusat. Itu jeritan kebatinan,” katanya.
Ia juga menyoroti memudarnya semangat gotong royong di masyarakat yang kini cenderung menunggu insentif. Selain itu, Ujang menekankan perlunya solusi jangka panjang lewat rehabilitasi hutan dan pemulihan ekologis.
“Menanam pohon tidak instan. Rehabilitasi perlu komitmen panjang,” ujarnya.
Ia menutup dengan seruan solidaritas nasional. “Apa pun status bencananya, negara harus mengerahkan seluruh sumber daya. Ini saatnya kita kembali kepada empati dan kerja kolektif.” (Asp)