LampuHijau.co.id - Ketua Panja Penyerapan Gabah & Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa data penerima manfaat Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan harus segera diperbarui agar penyaluran program lebih adil dan tepat sasaran, khususnya bagi peternak kecil.
Alex menyebut pembaruan data menjadi krusial setelah menerima keluhan peternak kecil di Makassar yang tidak memperoleh jagung subsidi dalam program yang diluncurkan pemerintah akhir September 2025 lalu. Keluhan itu diterimanya saat mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Suharto, dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan.
Baca juga : SMK Bakti Idhata Gandeng Telkom, Cetak Generasi Digital Siap Kerja
“Akurasi data itu kunci keadilan. Pendataan harus benar-benar menyasar kelompok sasaran. Dengan teknologi informasi, prosesnya bisa cepat, transparan, murah, dan partisipatif,” ujar Alex dalam rilis resmi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Alex mengusulkan agar pendataan dilakukan menggunakan platform sederhana seperti Google Form, yang bisa disebarkan melalui WhatsApp dan dijangkau oleh peternak hingga pelosok. Setelah data masuk, petugas akan melakukan verifikasi sebelum peternak ditetapkan sebagai penerima manfaat program.
Baca juga : Perusahaan yang Tampung WNA Bermasalah Bisa Terjerat Pidana
Ia meminta Kementerian Pertanian segera menyiapkan sistem pendataan baru tersebut agar bisa diterapkan sebelum Tahun Anggaran 2026 bergulir.
“Dengan data yang akurat, manfaat program akan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peternak,” tegasnya.
Baca juga : Wakapolres Subang Bersama Puluhan Awak Media Bagikan Takjil Sekaligus Buka Puasa
Program SPHP Jagung Pakan menyalurkan stok jagung dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang dikelola Perum Bulog dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Program ini memiliki alokasi 52.400 ton dengan anggaran sekitar Rp78,6 miliar, untuk menahan gejolak harga jagung yang kerap melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) berdasarkan Perbadan No. 6/2024. (Asp)