LampuHijau.co.id - Program bantuan sosial (bansos) pangan berupa 20 kg beras medium dan 4 liter minyak goreng kemasan untuk periode Oktober–November 2025 dinilai nyaris tak berjalan. Hingga 24 November, penyaluran baru menyentuh 4,54 persen.

“Jika penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan. Tujuan utama menjaga daya beli masyarakat jelas gagal tercapai,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, Selasa (25/11/2025).

Alex menyampaikan kritik keras itu usai Raker Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin). Agenda rapat membahas evaluasi anggaran 2025 dan proyeksi program 2026.

Baca juga : Bekal Hadapi Situasi Darurat: Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Gelar OKD

Program Bansos Pangan menargetkan 18,8 juta keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) dan tidak memungut biaya apapun. Program ini berbeda dengan PKH atau BLT karena penyalurannya berbentuk bahan pangan fisik, bukan uang tunai.

Menurut Alex, dengan anggaran Rp6,5 triliun dan cakupan seluruh provinsi, pemerintah seharusnya mampu menyalurkan bantuan tepat waktu. “Penyaluran bantuan bukan hanya soal angka, tetapi soal psikologis masyarakat yang menunggu bantuan yang tak kunjung datang,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Alex menilai tidak ada hambatan berarti dalam distribusi karena stok beras Bulog melimpah dan pasokan minyak goreng relatif stabil.

Baca juga : Hilirisasi Kratom Jadi Alarm Baru, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

“Saya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Kalau negara memutuskan memberi bantuan, itu berarti kebutuhan masyarakat sudah terbaca. Maka pemerintah wajib memastikan bantuannya tiba tepat waktu,” tegasnya.

Program Bansos Pangan pertama kali diluncurkan pada Juli 2025 sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun penerimanya tidak sembarangan. Pemerintah menerapkan kriteria ketat berdasarkan DTKS dan DTSEN, dengan prioritas untuk keluarga lansia, disabilitas, ibu hamil/menyusui, anak stunting, hingga keluarga dengan banyak tanggungan. (Asp)