LampuHijau.co.id - Lesunya industri baja nasional disorot sebagai cerminan ketimpangan sistem pembiayaan yang belum berpihak pada pengusaha baru. Kredit usaha dinilai masih didominasi kelompok besar dan kalangan berpengaruh, sehingga pelaku industri menengah dan kecil kesulitan naik kelas.

CEO PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan, menyebut kebijakan perbankan saat ini lebih berpihak kepada pemilik aset besar ketimbang mendorong pertumbuhan industri baru.

“Penyaluran kredit dari bank-bank besar hanya diberikan kepada pengusaha besar atau titipan politisi. Akibatnya tidak ada pemerataan, tidak lahir pengusaha baru,” ujar Hendrik dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Menurut Hendrik, sistem kredit yang timpang membuat roda ekonomi nasional berjalan pincang. Bank kini dinilai lebih berperan sebagai lembaga jaminan ketimbang agen pembangunan.

 “Sekarang pinjam uang ke bank yang dilihat bukan proyeknya, tapi kolateralnya. Yang punya aset besar pasti lolos. Sementara pelaku menengah mau naik kelas hampir mustahil. Sebelum krisis 1998, bank masih berperan sebagai agen pembangunan. Sekarang bank acting like a pegadaian,” kritiknya tajam.

Baca juga : Hilirisasi Kratom Jadi Alarm Baru, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

Hendrik menilai, kebijakan seperti ini memperlebar jurang kesenjangan ekonomi dan membuat stagnasi pertumbuhan di kisaran 5 persen sulit ditembus. Ia menegaskan, peningkatan investasi asing tidak akan cukup tanpa lahirnya konglomerasi baru dari pelaku industri lokal.

"Kalau pemerintah serius ingin menjadikan Indonesia negara industri dalam 10 tahun ke depan, harus melahirkan konglomerasi lokal yang kuat, bukan hanya mengundang investor asing,” ucapnya.

Ia juga menyoroti praktik penyalahgunaan regulasi oleh sebagian investor asing yang menggunakan nama lokal atau nominee untuk menguasai aset sepenuhnya.

“Banyak investor asing pakai nominee lokal, lalu buat perjanjian di bawah tangan. Akhirnya mereka tetap kuasai 100 persen aset. Ini fakta, sama seperti praktik pembelian properti di Bali lewat nama lokal,” jelas Hendrik.

DPR Desak Pemerintah Lindungi Pengusaha Lokal

Baca juga : Ketua Komjak Beri Catatan Untuk Kejagung di Pemerintahan Baru

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza sebelumnya mengungkapkan sejumlah investor dari Eropa, China, dan Vietnam berminat merelokasi pabrik baja ke Indonesia. Namun, Komisi XI DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pengusaha dalam negeri.

Anggota Komisi XI Amin AK menilai, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam program Astacita Presiden Prabowo hanya akan tercapai jika lahir wirausahawan baru secara masif.

“Kalau ingin 8 persen tercapai, pengusaha lokal harus jadi motor penggerak ekonomi nasional, bukan hanya jadi penonton,” tegas politisi PKS itu kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Menurut Amin, pemerintah perlu membangun ekosistem kewirausahaan yang menyeluruh. Mulai dari penyederhanaan perizinan, percepatan legalitas usaha mikro, hingga kemudahan izin operasional agar pengusaha baru tidak tersandung birokrasi. Ia juga menilai pembinaan dan inkubasi usaha penting untuk memperkuat literasi bisnis, manajerial, dan keuangan bagi pengusaha baru agar mereka siap bersaing dengan pemain besar.

“Jangan hanya fokus pada investor asing. Pengusaha lokal juga harus diberi ruang berkembang. Pemerintah perlu memperluas akses pasar domestik maupun ekspor agar pengusaha baru bisa naik kelas,” tambahnya.

Baca juga : Deolipa Pertanyakan Pemerintah Cabut IUP OP Perusahaan di Kalsel

Amin menekankan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) punya peran penting dalam memastikan penyaluran kredit tepat sasaran.

“Kredit usaha harus dibarengi pendampingan agar risiko gagal bayar berkurang dan usaha benar-benar tumbuh. Himbara juga perlu bekerja sama dengan inkubator dan lembaga pelatihan,” ujarnya.

Pada akhirnya, kata Amin, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya bisa dicapai jika pemerintah, perbankan, dan dunia usaha berjalan beriringan.

“Astacita harus mampu meningkatkan produktivitas nasional dan memberi ruang bagi pengusaha lokal menjadi pelaku utama ekonomi,” tutupnya. (Asp)