LampuHijau.co.id - Polemik rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, makin panas. Setelah Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menolak keras usulan tersebut dan menyebut Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”, Partai Golkar langsung pasang badan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menilai pernyataan Ribka terlalu emosional dan mengabaikan fakta sejarah. Menurutnya, Soeharto meninggalkan warisan besar bagi bangsa, mulai dari stabilitas politik hingga kemajuan ekonomi.

“Golkar tidak akan mundur satu langkah pun. Jasa Pak Harto bagi bangsa ini nyata dan tak bisa dihapus dari sejarah. Perdebatan boleh terjadi, tapi fakta sejarah tak bisa dibantah,” ujar Idrus di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Sebelumnya, Ribka menyebut Soeharto tak layak menyandang gelar pahlawan karena dianggap sebagai pelanggar HAM berat.

Baca juga : Luruskan Sejarah, Djarot: PDI Perjuangan Tolak Istilah Orde Lama Dihapus

"Saya menolak keras. Apa hebatnya Soeharto sebagai pahlawan, hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” tegas Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, (28/10).

Pernyataan itu memantik reaksi keras dari kubu Golkar. Idrus menilai, menolak gelar Soeharto karena alasan politik menunjukkan sikap yang tidak objektif terhadap perjalanan bangsa.

“Kami hormati yang menolak, tapi jangan menutup mata terhadap kontribusi besar Pak Harto—stabilitas nasional, pertanian, industrialisasi, pendidikan, dan ekonomi modern dimulai di era beliau,” jelas Idrus.

Idrus menegaskan, tak ada pemimpin yang sempurna, namun menilai sejarah harus dibaca secara utuh—tanpa terjebak pada sentimen politik masa lalu.

Baca juga : Lupa Bawa Tas Berisi Uang Palsu, Warga Negara Nigeria Dicokok Polisi

“Kalau kita ingin adil, lihat secara proporsional. Ada sisi kelam, tapi juga kontribusi besar terhadap kemajuan Indonesia,” imbuhnya.

Polemik ini mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025), untuk menyampaikan aspirasi agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

“Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar agar Pak Harto menjadi Pahlawan Nasional,” kata Bahlil.

Presiden Prabowo disebut merespons positif dan akan mempertimbangkannya lewat mekanisme internal pemerintah. Dari data Kementerian Sosial, Soeharto termasuk dalam 40 tokoh yang diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

Baca juga : Kapolres Tangerang Kota Larang Warga Takbir Keliling!

Namun, nama Soeharto menjadi yang paling kontroversial, memicu penolakan dari lebih 500 akademisi, aktivis HAM, dan tokoh masyarakat. Mereka menilai, pelanggaran HAM dan praktik korupsi di masa Orde Baru belum pernah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Meski begitu, Golkar menegaskan tak akan surut langkah. “Penghormatan terhadap jasa Pak Harto bukan glorifikasi, tapi pengakuan atas peran penting dalam perjalanan bangsa ini,” tutup Idrus. (Asp)