LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan memperkuat efisiensi fiskal dan memperbaiki tata kelola Transfer ke Daerah (TKD) demi mewujudkan keadilan keuangan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan pentingnya kehati-hatian fiskal agar negara tak terjebak dalam lingkaran utang.

“Kita harus hati-hati, jangan sampai berutang untuk bayar utang,” tegasnya.

Baca juga : Pemkot Cirebon Dorong Prestasi dan Promosi Potensi Daerah

Tamsil juga menyoroti aspirasi dari berbagai daerah, termasuk Bali dan Maluku, yang meminta relaksasi atas beban bunga dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Suara daerah seperti ini perlu didengar,” ujarnya.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menilai reformasi fiskal melalui UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) menjadi fondasi penting memperkuat otonomi daerah dan mempercepat perputaran uang di masyarakat.

"Dana daerah masih banyak mengendap di bank, lebih dari Rp230 triliun. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya.

Baca juga : Hilirisasi Kratom Jadi Alarm Baru, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

Sejumlah anggota DPD RI juga menyampaikan aspirasi daerah masing-masing. Darwati A Gani (Aceh) menyoroti pemangkasan TKD hingga Rp900 miliar yang memengaruhi pembiayaan ASN dan program prioritas. Hilda Manafe (NTT) menilai kebijakan berbasis kinerja perlu lebih adil bagi daerah tertinggal. Siti Aseanti (Kalteng) berharap fokus anggaran diarahkan ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Evi Apita Maya (NTB) meminta daerah berprestasi dalam penyerapan anggaran diberi insentif lebih besar.

Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pemerataan pembangunan.

“Meski TKD 2026 turun dari Rp919,9 triliun menjadi Rp693 triliun, manfaat untuk masyarakat tetap dijaga lewat peningkatan program prioritas menjadi Rp1.377,9 triliun,” jelasnya.

Baca juga : DPD RI Dorong 4 RUU Prioritas, dari Iklim hingga Masyarakat Adat

Purbaya menambahkan, peningkatan kinerja penyerapan anggaran di daerah akan menjadi dasar penyesuaian alokasi dana di tahun berikutnya. (Asp)