LampuHijau.co.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti ironi besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Di saat banyak kepala daerah mengeluhkan kekurangan anggaran untuk pembangunan, ternyata Rp234 triliun dana pemerintah daerah justru mengendap di bank.

“Negara menginginkan agar pembangunan di seluruh wilayah berjalan berkesinambungan. Tapi ironinya, ada Rp234 triliun dana daerah yang tidak terserap dan malah parkir di perbankan,” ujar Doli dalam Dialektika Demokrasi bertema “Dari Mengendap ke Berdampak: Optimalisasi Anggaran Pemda untuk Pembangunan” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Politikus Golkar itu menilai, fenomena ini kontradiktif. “Pemerintah daerah menuntut tambahan dana transfer dari pusat, tetapi masih ada dana besar yang tidak digunakan. Padahal sekitar 80 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.

Baca juga : Polres Cirebon Kota Tangkap Pemuda Tegalwangi Edarkan OKT di Jamblang

Sebelumnya, asosiasi gubernur se-Indonesia memprotes rencana penurunan alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 — dari Rp900 triliun pada 2025 menjadi Rp600 triliun tahun depan. Menurut Doli, kebijakan itu berpotensi menimbulkan tekanan fiskal serius bagi daerah, terutama yang belum mandiri.

“Kalau memang terjadi pengurangan, harus jelas sektor apa yang terdampak. Pemerintah daerah jangan sampai kaget,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan produktif, agar setiap rupiah dana publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Doli meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri segera duduk bersama kepala daerah untuk membedah akar masalah dana yang mengendap.

Baca juga : Wujud Kepedulian, Senator PFM Sumbang Rp300 Juta Untuk Pembangunan Gereja GKI Sion Malaingkedi

“Harus dibuka secara jelas, apakah karena salah kelola, kurang koordinasi, atau bahkan kepala daerah tidak tahu ada dana menganggur. Kalau ini dibiarkan, kebijakan pusat bisa kontraproduktif,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut fenomena dana mengendap ini sebagai “musibah tata kelola negara”. “Lucu sekali kalau negara punya uang tapi tidak bisa membelanjakan. Ini bukan prestasi, tapi musibah,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center itu.

Menurut Pangi, rendahnya serapan anggaran daerah menunjukkan lemahnya kreativitas dan kepemimpinan di tingkat daerah. “Dana publik itu bukan untuk ditabung, tapi diputar agar menumbuhkan ekonomi rakyat. Kalau uangnya tidur di rekening, ya masyarakat tetap miskin,” sindirnya.

Baca juga : Pj Wali Kota Tangerang Sidak Pasar, Pastikan Stok Bahan Pangan Aman

Ia pun mendukung langkah pemerintah pusat untuk menegur kepala daerah yang membiarkan dana publik mengendap. “Anggaran itu harus menghasilkan, bukan tidur di bank,” tegasnya. (Asp)