LampuHijau.co.id - Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan lembaga senator kini punya mandat lebih luas dari sekadar “urusan daerah”. Menurutnya, konstitusi mengamanatkan DPD ikut terlibat dalam isu-isu strategis seperti lingkungan, perubahan iklim, air, udara, hingga keberlanjutan ekosistem.

“DPD itu bukan hanya ngurusin masyarakat daerah. DPD RI juga harus bicara iklim, lingkungan, air, udara, dan ekosistem. Itu perintah konstitusi,” tegas Sultan dalam Dialog Kebangsaan dan Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sultan mengungkap, empat Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPD RI berhasil masuk Prolegnas Prioritas 2025, yakni RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Kepulauan.

Baca juga : Dahana Gelar Senam Prolanis Bersama Masyarakat Subang

Langkah DPD tersebut mendapat apresiasi sejumlah pakar. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai program Senator Peduli Ketahanan Pangan—dengan gerakan tanam jagung, tanam sejuta pohon, dan tebar benih ikan—patut dikomunikasikan secara luas.

“Program ini sangat bagus, nanti kalau sudah ada hasilnya harus disebarkan agar daerah lain ikut mencontoh,” kata Hendri.

Sementara itu, akademisi Rocky Gerung menyebut inisiatif DPD sejalan dengan gagasan green democracy global.

Baca juga : DPD RI Siap Kawal Amanat Presiden: Dari Kedaulatan Pangan hingga Layanan Dasar di Daerah

“DPD bukan lagi hanya mewakili daerah administratif, tapi juga mewakili gajah di Sumatera, pohon di Papua, sungai yang dibendung. Itu new philosophy dari DPD,” ujarnya.

Pakar hukum tata negara Andi Irman Putra Sidin bahkan menilai peluang penguatan kewenangan DPD setara DPR dan Presiden masih terbuka, asalkan lembaga senator itu memperkuat kapasitas internal.

“Kita hanya butuh lima orang untuk mendorong penguatan DPD. Tapi DPD harus sekolah dulu dengan serius dalam dua tahun ini,” jelasnya. (Asp)