LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai temuan kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 pada cengkeh asal Indonesia menjadi pukulan telak terhadap gagasan ekonomi hijau yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Cengkeh adalah rempah yang sejak berabad-abad lalu jadi rebutan bangsa-bangsa dunia. Sebagai penghasil terbesar cengkeh di dunia, kita wajib menjaga reputasi dan kualitasnya agar tetap diterima di pasar global,” tegas Alex di Jakarta, Selasa (30/9).

Pernyataan ini disampaikan Alex menanggapi laporan Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, yang menemukan adanya kontaminasi radioaktif Cs-137 pada produk cengkeh asal Indonesia. Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa ekspor udang beku.

Baca juga : Cegah Anak Berperilaku Negatif, Polresta Cirebon Gelar Lomba Tari Tingkat Pelajar

Meski FDA menyebut kadar radiasi masih dalam batas aman, Alex menegaskan kasus ini harus jadi peringatan keras. Apalagi, pemeriksaan lanjutan menemukan jejak Cs-137 di dalam kontainer pengiriman.

“Tingginya kesadaran global atas keamanan pangan sejalan dengan konsep Ekonomi Hijau Presiden Prabowo. Sayangnya, implementasi di kementerian dan lembaga terkait masih belum jelas,” kritik Alex, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Alex mendesak Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) segera melakukan investigasi menyeluruh. Ia menilai hasil investigasi, meskipun pahit, harus dibuka ke publik demi menjaga citra Indonesia sebagai pengekspor rempah terbesar dunia.

Baca juga : Gerakan Aku Indonesia Deklarasikan Indonesia Damai Pasca Pengumuman KPU

“Selain menjaga reputasi ekspor, Bapeten juga harus melindungi pasar domestik agar tidak ikut terpapar kasus serupa,” ujarnya.

Ke depan, Alex menilai Bapeten harus dilibatkan secara aktif bersama Badan Karantina, BBPOM, dan lembaga terkait lainnya dalam proses pengawasan impor maupun ekspor pangan. Namun, ia mengingatkan agar koordinasi antarlembaga tidak justru menambah beban pelaku usaha.

“Penguatan pengawasan pangan itu penting, tapi jangan sampai birokrasi berlapis-lapis jadi hambatan baru bagi dunia usaha,” tegasnya. (Asp)