LampuHijau.co.id - Komite II DPD RI menyoroti beban berat yang kini ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI), terutama akibat proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Proyek prestisius itu dinilai menimbulkan persoalan utang yang dikhawatirkan bakal mengganggu kinerja keuangan BUMN transportasi tersebut.

“Kami khawatir masalah utang tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan PT KAI,” tegas Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PT KAI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Baca juga : Hari Bhayangkara, Polresta Cirebon Gelar Khitanan Massal dengan Peserta 60 Anak

Meski memberi apresiasi atas sejumlah capaian seperti penambahan armada, gerbong khusus petani, hingga pengembangan aplikasi tiket, Komite II tetap menilai ada pekerjaan rumah besar bagi KAI.

Anggota DPD RI asal Yogyakarta, Hilmy Muhammad, menyoroti fasilitas musala di kereta yang dianggap tidak layak karena sempit dan bercampur dengan gerbong restorasi. “Harusnya musala lebih besar ketimbang restorasi,” ujarnya.

Baca juga : Ibu Rumah Tangga Ditangkap Polresta Cirebon Saat Edarkan OKT di Pabuaran

Kritik juga datang dari Senator DKI Jakarta, Happy Djarot, yang menekankan soal lonjakan penumpang di jam sibuk. “KAI harus mengantisipasi kepadatan agar tidak membahayakan keselamatan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Utama PT KAI, Dody Budiawan, mengakui tantangan pembangunan infrastruktur perkeretaapian masih besar. “Saat ini jalur kereta api hanya tersedia di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi. Pembangunan jalur baru terkendala biaya dan pembebasan lahan,” jelasnya. (Asp)