LampuHijau.co.id - Generasi Z kini menjadi sorotan utama dalam lanskap politik Indonesia. Lahir dan tumbuh di era serba digital, mereka terbiasa berinteraksi melalui media sosial, membentuk opini publik, hingga menciptakan arus percakapan politik yang bisa memengaruhi arah demokrasi. Dengan akses informasi yang cepat dan tanpa batas, Gen Z hadir sebagai kekuatan baru yang tak bisa lagi diabaikan dalam proses demokratisasi bangsa.

Di sisi lain, generasi ini juga membawa harapan sekaligus tantangan bagi institusi politik, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gen Z menuntut keterbukaan, transparansi, dan ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses legislasi maupun pengawasan. Mereka ingin melihat DPR tidak hanya sebagai lembaga formal yang jauh dari rakyat, tetapi juga sebagai institusi yang relevan, responsif, dan mampu mengakomodasi aspirasi publik secara langsung.

Tidak heran, tuntutan agar DPR menjadi lembaga yang inklusif dan digital-friendly semakin menguat. Bagi Gen Z, kehadiran DPR di dunia digital bukan sekadar simbol, tetapi bentuk nyata dari kedekatan dengan rakyat. DPR yang hadir di ruang digital akan lebih mudah menjangkau, mendengar, dan melibatkan generasi muda dalam proses kebijakan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap parlemen dapat dipulihkan sekaligus diperkuat melalui generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa.

Kehadiran Gen Z di Senayan

Sejarah tercipta pada 1 Oktober 2024 lalu. Dimana Annisa Maharani Alzahra Mahesa, anggota DPR dari Partai Gerindra, dilantik sebagai anggota DPR termuda sepanjang sejarah. Usianya baru 23 tahun saat itu. Sebagai anggota DPR termuda, Icha sapaan akrabnya mengaku dirinya bisa mewakili generasinya sebagai agent of change.

"Gimana caranya akses pendidikan yang lebih inklusif, lapangan pekerjaan juga lebih inklusif," jelasnya dalam Instagram DPR @dpr_ri.

"Saya ingin memastikan bahwa suara anak muda, yang sering kali diabaikan, dapat diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat DPR. Kita membutuhkan undang-undang yang progresif untuk menjawab tantangan zaman, terutama di era digital dan perubahan sosial yang cepat ini," tambah Icha.

Ia juga menekankan, keterwakilan anak muda masih minim, sehingga generasinya harus berani turun tangan. “Kalau bukan kita yang terjun ke politik, siapa yang bakal dengerin anak muda?” katanya, Kamis (3/10/2024) lalu.

Media Sosial: Senjata Politik Baru

Baca juga : DJP Jawa Barat II Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Perpajakan

Bagi Gen Z sendiri, media sosial adalah “gedung parlemen kedua.” Jamaludin Malik, salah satu anggota DPR yang juga dari kalangan muda mengungkapkan, bagaimana kampanyenya terbantu konten digital.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengakui jika media sosial (medsos) sangat membantu dirinya untuk mendulang suara saat Pemilu 2024 lalu.

“Satu konten saya bisa ditonton 50 juta orang. Mungkin keberhasilan di medsos memudahkan saya sehingga bisa dapat 120 ribu suara," ungkapnya, Kamis (3/10/2024).

Fenomena ini menegaskan bahwa politik tak lagi hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga di layar ponsel.

Riset yang dipublikasikan pada November 2024 pun memperkuat hal ini. Media sosial terbukti efektif membentuk partisipasi politik Gen Z melalui konten kreatif dan interaktif (ResearchGate, 2024).

Pengamat politik sekaligus Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengidentifikasi adanya pergeseran fundamental dalam pola gerakan saat ini. Dimana Generasi Z (Gen Z) dan bahkan Generasi Alpha kini menjadi motor penggerak utama dengan media sosial sebagai senjata andalan mereka.

Kekuatan jari-jemari generasi muda di platform digital ini menciptakan sebuah dinamika baru yang berpotensi menjadi tantangan serius dan ancaman yang harus diwaspadai oleh pemerintah saat ini. "Generasi ini sangat melek media sosial," ujar Ubedilah, Kamis (28/8/2025).

DPR dan Tantangan Keterbukaan

Meski ada optimisme, DPR juga menghadapi kritik tajam dari publik digital. Seperti telah diketahui bersama, polemik tunjangan rumah anggota DPR pada Agustus 2025 dan video “joget DPR” yang viral memicu amarah publik.

Baca juga : Kadinkes Subang Jenguk Jurnalis yang Sakit di Desa Jabong

Ketua DPR RI, Puan Maharani pun menanggapi aspirasi publik tersebut dengan membuka pintu dialog. “Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya," ujar Puan di Senayan, (21/8/2025).

Pernyataan ini menunjukkan upaya DPR untuk tetap membuka ruang komunikasi meski kritik mengalir deras.

Peran Strategis Sekjen dan Biro Pemberitaan

Transformasi digital DPR tak bisa dilepaskan dari kerja internal Setjen dan Biro Pemberitaan Parlemen. Indra Pahlevi, Kepala Biro Pemberitaan DPR, menegaskan pentingnya menyampaikan jurnalisme positif.

“Jurnalisme positif adalah misi kita, cara kita bertindak agar masyarakat, terutama generasi milenial, generasi Z, yang belum banyak tahu tentang DPR, itu tahu, teredukasi bahwa DPR itu bekerja, tidak seperti bayangan mereka, DPR itu tidak bekerja," tutur Indra, di Gedung Nusantara, Senayan (7 /6/2024).

Ia menambahkan, Biro Pemberitaan kini mengadopsi metode konvergensi media. “Biro Pemberitaan juga mengadopsi metode konvergensi media melalui berbagai platform TV, radio, website, majalah, hingga media sosial seperti Instagram dan TikTok," ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar pun mengakui pihaknya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dengan generasi muda, mulai dari platform digital untuk memberikan akses luas kepada publik hingga diskusi bersama komunitas pemuda dan mahasiswa.

”Inisiatif ini bertujuan untuk menyerap aspirasi mereka (pemuda dan mahasiswa), secara langsung mengenai berbagai isu nasional serta meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi DPR dalam sistem demokrasi,” tuturnya saat acara DPR Connect, di Kompleks Parlemen, Senayan (23/2/2025).

Lebih lanjut, Indra mengungkapkan DPR Connect adalah salah satu upaya bagaimana DPR bisa lebih terbuka terhadap masyarakat, tetapi juga bagaimana generasi muda bisa lebih aktif berpartisipasi dalam demokrasi.

Baca juga : HPN 2025 Ditetapkan di Riau, Hendry: Generasi Muda Lebih Dilibatkan

“Kami mengundang partisipasi aktif dari seluruh generasi muda Indonesia untuk ide-ide baru, dan gagasan. Mari kita bersama-sama membangun parlemen yang lebih aspiratif, transparan, dan dekat dengan rakyat. Semoga diskusi hari ini memberikan wawasan baru dan langkah nyata bagi kita semua dalam mewujudkan parlemen yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Indra.

Menuju DPR Ideal bagi Gen Z

Dari representasi Gen Z di parlemen hingga inovasi komunikasi digital, semua menunjukkan DPR sedang bergerak menuju wajah baru. DPR ideal bagi generasi digital setidaknya harus: 1. Inklusif: memberi ruang nyata bagi keterwakilan anak muda. 2. Digital-Friendly: aktif di media sosial dengan konten edukatif dan interaktif. 3. Responsif: cepat menanggapi isu publik yang viral dengan transparansi dan empati. 4. Edukasi Publik: lewat program seperti Parlemen Remaja yang sudah meraih penghargaan IDEAS 2025 .

Di tangan Gen Z, politik tidak lagi kaku dan jauh. Mereka menuliskannya dalam caption Instagram, mengekspresikannya dalam video TikTok, atau mengkritiknya lewat meme. Mereka adalah generasi yang menolak diam dan terus menekan agar DPR berbenah.

Bagi DPR, tantangannya sederhana tapi krusial: apakah mereka mau sekadar bertahan sebagai institusi tradisional, atau bertransformasi menjadi lembaga yang benar-benar dekat dengan rakyat digital?

Karena di era ini, suara rakyat bukan lagi hanya terdengar di jalanan, tetapi bergema lebih kencang lewat notifikasi di layar ponsel. Dan di situlah Gen Z menunggu, menguji, dan menilai: apakah DPR benar-benar ideal bagi mereka. (Asp)