Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama dalam RAPBN 2026. Ia menyoroti peran vital Bulog, distribusi pupuk, ketersediaan bibit unggul, hingga perlindungan lahan subur sebagai kunci menghadapi tantangan pangan nasional.
“Bulog adalah ujung tombak. Transformasi Bulog dari BUMN ke lembaga pemerintah masih berproses. Target pemerintah, mulai dari stok beras minimal 3–3,7 juta ton hingga harga gabah Rp6.500 per kilogram, tidak akan tercapai jika Bulog tidak diperkuat,” ujar Panggah dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas RAPBN 2026: Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional” di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8).
Selain Bulog, Panggah menekankan pentingnya distribusi pupuk tepat jenis, jumlah, waktu, dan harga. “Kontribusi pupuk terhadap biaya produksi memang 20–25 persen. Tapi, pemupukan yang tepat sangat menentukan hasil panen,” tegas legislator Golkar itu.
Baca juga : Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan Untuk pembangunan Nasional
Ia juga mengingatkan bahwa bibit unggul, lahan subur di Jawa, serta sentra baru di Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara harus dilindungi. “Kalau lahan subur terus tergerus, jangan harap kita bisa bicara ketahanan pangan,” tandasnya.
Panggah menambahkan, modernisasi pertanian menjadi kunci menarik generasi muda kembali ke sektor pangan. “Teknologi, efisiensi, pemasaran, dan imbal hasil harus menjadikan pertanian pekerjaan yang menjanjikan bagi generasi baru,” katanya.
RAPBN 2026 sendiri mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk sektor pangan, dengan rincian Rp33 triliun pembangunan lumbung pangan, Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk bersubsidi, serta Rp22,7 triliun menjaga stok dan stabilisasi harga pangan.
Namun, pengamat pertanian Khudori mengingatkan agar pemerintah dan DPR tidak hanya berhenti pada jargon. Menurutnya, RAPBN 2026 memang menyentuh aspek teknis, tapi masih menyisakan masalah konseptual soal makna swasembada.
“Sejak Presiden dilantik, targetnya swasembada pangan. Tapi sampai hari ini tidak pernah dijelaskan, swasembada itu apa? Apakah semua pangan? Mustahil, karena definisi pangan dalam UU No. 18/2012 sangat luas. Atau swasembada komoditas seperti padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan bawang putih?” kritik Khudori.
Ia menegaskan, tanpa kejelasan definisi, swasembada pangan hanya akan menjadi slogan kosong. “Kalau ukuran swasembada itu 90% kebutuhan dipenuhi produksi dalam negeri, sebenarnya untuk beras kita sudah swasembada sejak lama. Rata-rata impor hanya 4% dalam 10–15 tahun terakhir. Tapi sayangnya, hal ini tidak pernah dijelaskan secara gamblang ke publik,” ucapnya.
Baca juga : Daop 3 Cirebon Sediakan KA Gunung Jati dan Cakrabuana dengan Tarif Khusus
Khudori juga menyambut baik perubahan indikator kesejahteraan petani dari nilai tukar petani (NTP) ke indeks kesehatan petani (IKP). “Selama ini NTP itu indikator sesat. DPR dan pemerintah akhirnya mengakhiri kesalahan kolektif itu. Tapi sekali lagi, soal swasembada harus dijawab tuntas,” pungkasnya. (Asp)
