LampuHijau.co.id - Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menilai pidato tahunan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 memang menunjukkan optimisme, terutama terkait alokasi anggaran pangan tahun 2026 sebesar Rp164,5 triliun. Namun, angka tersebut menurutnya masih jauh dari kebutuhan riil untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

“Kalau ingin kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, minimal butuh 10 persen dari APBN atau sekitar Rp370 triliun. Anggaran sekarang baru 0,18 persen atau sekitar Rp50 miliar untuk sektor pertanian dalam arti luas. Jadi meski Rp164 triliun itu kemajuan, tetap belum cukup,” tegas Riyono dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/8/2025).

Riyono menyoroti masih lambannya penyaluran bantuan pangan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Seharusnya bantuan disalurkan setiap bulan 10 kilogram, namun tahun ini baru dua kali, bahkan langsung 20 kilogram sekaligus.

“Di lapangan harga beras tetap tinggi, Rp13.000–Rp13.500 per kilogram, padahal harga normal Rp10.000–Rp11.000. Rakyat jelas merasa mahal,” ungkapnya.

Baca juga : AKP Ikin Sodikin Sigap Tangani Penemuan Granat di Desa Pagaden Subang

Selain harga, Riyono juga memperingatkan soal dominasi swasta dalam tata niaga beras. Saat ini negara hanya menguasai sekitar 3–4 persen pasar beras nasional, sisanya dikuasai swasta. “Kalau dibiarkan, negara hanya jadi penonton. Panen bagus, harga tetap tidak stabil. Negara harus hadir dan menguasai sektor strategis pangan,” ujarnya.

Politisi PKS itu juga mengingatkan pentingnya realisasi target cetak lahan baru 3 juta hektare yang dicanangkan pemerintah. “Dulu target 1 juta hektare saja hanya terealisasi 500 ribu. Padahal pertanian menyumbang 12,3 persen PDB dan menyerap tenaga kerja terbesar. Harus serius dikawal,” kata Riyono.

Ia menekankan, kenaikan anggaran pangan mesti dibarengi tata kelola yang lebih solid serta sinergi antar kementerian. “Kalau urusan pangan beres, separuh persoalan bangsa selesai. Perut kenyang, rakyat tenang,” pungkasnya.

Riyono juga menyinggung pembahasan revisi UU Pangan di Komisi IV DPR. Ia menekankan pentingnya memperkuat posisi Bulog dan Badan Pangan Nasional agar bisa menjadi pemain utama, bukan sekadar operator.

Baca juga : Andra Soni Jangan Puas Diri, Inflasi dan Korupsi Hantui Pertumbuhan Ekonomi Banten

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Andreas Hugo Pareira (Fraksi PDI Perjuangan), memberi catatan kritis atas pidato Presiden Prabowo. Ia menilai semangat Presiden ketika menyinggung Pasal 33 UUD 1945 sangat positif, namun pelaksanaannya tergantung pada peran teknokrat.

“Kalau teknokratnya tidak diperkuat, optimisme itu hanya jadi pidato. Saya baru percaya kalau level teknokratnya benar-benar diperkuat,” kata Andreas.

Ia bahkan menyinggung praktik era Orde Baru, ketika Presiden Soeharto mengandalkan Bappenas dan tim teknokrat untuk memastikan kebijakan berjalan. Namun belakangan, menurut Andreas, pola itu luntur digantikan budaya “asal bapak senang”.

“Minimnya teknokrat saat ini terlihat jelas dalam rapat-rapat komisi dengan kementerian maupun lembaga negara. Kalau tidak dibenahi, sulit membumikan Pasal 33,” tegasnya.

Baca juga : IDI Cabang Subang Ingatkan Anggota Jalankan Profesi Sesuai Kode Etik dan Sumpah Dokter

Pidato Presiden yang menyebut pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pun dinilai Andreas lebih menyerupai anomali dibanding realitas ekonomi rakyat saat ini. (Asp)