LampuHijau.co.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menyoroti keras problematika ketenagakerjaan di proyek LNG Tangguh, Bintuni. Menurutnya, BP selaku operator penghasil gas terbesar di Indonesia terkesan mengabaikan komitmen dan rekomendasi independen terkait perekrutan serta pengembangan karier pekerja asli Papua.

Filep mengungkapkan, banyak keluhan dari pekerja Papua yang menolak mekanisme rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh. Mereka menilai syarat dan aturan seleksi yang diterapkan tidak berpihak kepada putra-putri Papua.

“Proses rekrutmen tetap berjalan meski aspirasi sudah disampaikan. Ini bentuk pengabaian,” tegas Filep, kepada lampuhijau.co.id, Rabu (20/8/2025).

Baca juga : Milad Ke-74, Bang Nara Tegaskan Ingin Tetap Mengabdi Untuk Bangsa & Negara

Padahal, lanjutnya, dalam dokumen AMDAL BP sudah berkomitmen menargetkan 85% tenaga kerja asal Papua pada 2029. “Komitmen mengembangkan talenta Papua sudah sering mereka gaungkan. Tapi faktanya, pelaksanaan di lapangan melenceng. Ini harus dikawal,” ujarnya.

Filep menuding akar masalah justru terletak pada pengabaian BP terhadap laporan independen TIAP (Tim Penasehat Independen Tangguh) sejak 2020. Dalam laporan itu, TIAP mendesak agar program pemagangan diperluas, peluang posisi manajerial bagi orang Papua ditingkatkan, serta mentoring antarpekerja berjalan secara berkesinambungan.

“BP sendiri waktu itu sudah menyatakan setuju. Tapi sekarang, komitmen itu seperti hilang arah,” kritiknya.

Baca juga : Respons Kebakaran Manggarai, Rumah Zakat Distribusikan Bantuan Makanan dan Logistik

Selain itu, program Challenger yang menjanjikan kesempatan bagi talenta Papua naik ke level manajemen senior juga dinilai mandek. Padahal, program itu digadang-gadang menjadi pintu strategis bagi keterlibatan masyarakat lokal dalam operasional LNG Tangguh.

Filep pun menyinggung fakta ironis: tingginya tingkat pengangguran di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Data BPS Februari 2025 mencatat TPT Papua Barat 4,21% dan Papua Barat Daya 6,61%, tertinggi secara nasional. “Miris sekali. Di tanah yang kaya SDA, anak-anak daerah justru kesulitan mendapat pekerjaan di proyek strategis nasional,” tegasnya.

Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep memastikan akan menindaklanjuti kasus ini ke Kementerian/Lembaga terkait. Ia juga mendorong SKK Migas melakukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat di sektor hulu migas.

Baca juga : Polisi Ingatkan Pelajar SMPN 4 Kalijati Bahaya Kenakalan Remaja

Filep menutup dengan mengingatkan komitmen Presiden Prabowo pada Hari Buruh Internasional lalu, yang berjanji membangun sistem ketenagakerjaan berkeadilan dan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

“Semangat Presiden jangan hanya berhenti di pusat, tapi harus sampai ke daerah. Korporasi yang mengelola SDA di Papua wajib mendengar. Masalah di BP Tangguh Bintuni ini akan terus kami kawal,” tandasnya. (Asp)