LampuHijau.co.id - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyoroti keras polemik rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni yang dinilai diskriminatif terhadap pekerja asli Papua (OAP). Menurutnya, syarat penerimaan yang terlampau tinggi telah menutup peluang kerja bagi masyarakat lokal di atas tanahnya sendiri.

Filep menegaskan, momentum HUT ke-80 RI seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk hadir mengawal kepentingan rakyat Papua. Ia meminta Presiden Prabowo dan SKK Migas turun tangan agar kebijakan rekrutmen berpihak pada masyarakat lokal sesuai komitmen AMDAL dan tanggung jawab sosial BP LNG Tangguh.

Baca juga : Senator PFM Dorong Pemekaran 4 Kabupaten Baru di Provinsi PBD

“Polemik ini bukan sekadar soal rekrutmen, tapi soal hak dasar orang Papua untuk hidup layak dan mendapat akses kerja atas sumber daya alam yang diambil dari tanahnya sendiri,” ujar Filep, daam keterangan rilisnya, Minggu (17/8).

Ia menyoroti persyaratan pengalaman kerja—6 tahun untuk sarjana dan 8 tahun untuk D-III—yang dinilai tidak realistis. Menurutnya, aturan itu membuat pekerja Papua sulit bersaing dan terancam hanya jadi penonton di daerah sendiri.

Baca juga : Tinjau Proyek RSUD Jurumudi Baru, Walkot Tangerang Minta Kualitas jadi Prioritas

Filep mendukung solusi yang ditawarkan Serikat Pekerja LNG Tangguh dengan skema Junior Technician Accelerated Programme bagi fresh graduate dan pekerja Papua. Skema percepatan pelatihan ini dinilai sejalan dengan praktik umum industri global seperti Management Trainee (MT) dan Fresh Graduate Development Program (FGDP).

“Negara harus berani menegaskan keberpihakan pada rakyat, bukan tunduk pada kepentingan korporasi. Pembangunan kapasitas SDM Papua harus jadi prioritas agar ada kaderisasi dan regenerasi pekerja di LNG Tangguh,” tegas Ketua Komite III DPD RI itu.

Baca juga : Pengamat: Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Seribu Harus Jadi Prioritas

Filep menambahkan, pihaknya akan mengawal isu ini hingga ke kementerian dan lembaga terkait. Ia berharap pemerintah pusat, SKK Migas, dan BP LNG Tangguh konsisten menjaga komitmen keberpihakan kepada masyarakat Papua secara berkelanjutan. (Asp)