LampuHijau.co.id - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang memprioritaskan kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, hilirisasi industri, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Sultan menilai, amanat presiden sejalan dengan tugas konstitusional DPD untuk memperjuangkan aspirasi daerah dan konsisten dengan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. “Kesejahteraan rakyat desa dan daerah harus menjadi prioritas,” ujarnya di sela Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/8).

Kedaulatan Pangan

Baca juga : DPD RI Dorong Reformasi Tata Ruang: Libatkan Daerah, Tegaskan Kedaulatan Wilayah

DPD, kata Sultan, akan memperkuat pengawasan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. “Surplus beras dan harga beli gabah harus dijaga. Kami akan memastikan data produksi di daerah diverifikasi agar petani langsung merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Penertiban Lahan dan Tambang Ilegal

Terkait penertiban perkebunan sawit dan lahan bermasalah, Sultan menuntut penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat adat serta petani kecil. Untuk tambang ilegal, DPD akan mendorong pemetaan bersama, legalisasi penambang rakyat yang memenuhi syarat, dan pemulihan lingkungan.

Baca juga : Tilep Uang Nasabah, Kepala Cabang MayBank Cilegon jadi Tersangka

“Kerugian negara harus dihentikan, daerah berhak atas manfaat ekonomi yang adil,” tegasnya.

Pemberantasan Korupsi dan Hilirisasi

Sultan menyatakan dukungan terhadap langkah transparansi dan tata kelola BUMD yang lebih ketat. Ia juga menekankan agar hilirisasi industri dan investasi nasional, termasuk inisiatif seperti Danantara, memberi prioritas pada penyerapan tenaga kerja lokal dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil.

Baca juga : Kombes Zain Dwi Nugroho: Kepolisian Gelar Pengamanan Vihara di Kota Tangerang

Pendidikan dan Kesehatan DPD akan mengawal realisasi program sekolah rakyat, sekolah unggul, distribusi layar pintar, cek kesehatan gratis, dan peningkatan kelas rumah sakit hingga daerah terpencil. “Kesenjangan akses harus benar-benar terpangkas,” katanya.

Sultan menutup dengan komitmen kolaborasi bersama pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi aksi nyata. “Kedaulatan pangan, pengelolaan SDA, dan layanan dasar yang adil adalah isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan,” pungkasnya. (Asp)