LampuHijau.co.id - Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berlandaskan Pancasila untuk mencegah penyimpangan dan menjaga stabilitas politik.

“Demokrasi bukan sistem terbaik, tapi saat ini paling tepat untuk mengelola kekuasaan. Tanpa Pancasila, demokrasi bisa melahirkan tirani,” ujarnya dalam diskusi “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” di Kompleks Parlemen, Rabu (13/8/2025).

Baca juga : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Bupati Subang Segera Pecat 10 ASN Indisipliner

Maman menyoroti berbagai tantangan demokrasi, mulai dari pelanggaran konstitusi, manipulasi kuota haji, kenaikan pajak daerah yang sewenang-wenang, hingga maraknya hoaks akibat rendahnya literasi digital. Ia menawarkan langkah perbaikan, seperti menghidupkan kembali musyawarah sebagai mekanisme utama, memperkuat pendidikan politik di partai, mereformasi pendanaan politik, dan mengoptimalkan peran media serta masyarakat sipil.

Pada kesempatan yang sama, Senator DPD asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menambahkan bahwa demokrasi tidak boleh dipersempit menjadi rutinitas lima tahunan. “Demokrasi adalah ruang musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti sila keempat Pancasila,” tegasnya.

Baca juga : Okta Kumala Dewi Desak Perlindungan Nyata untuk Wartawan: “Demokrasi Bisa Runtuh Jika Mereka Terus Di-PHK”

Lia menekankan pentingnya kedekatan emosional pemimpin dengan rakyat, pemerataan otonomi daerah, serta edukasi konstitusi bagi generasi muda yang kini mulai asing dengan istilah seperti Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Sementara itu, pengamat politik IPI, Karyono Wibowo, menilai esensi demokrasi Pancasila ada pada prinsip kerakyatan, namun harus juga diwujudkan dalam keadilan ekonomi. “Kekayaan masih terkonsentrasi di segelintir orang. Ini tantangan besar kita,” katanya.

Baca juga : Ratusan Nasabah Minta Operasional Asuransi Jiwa Kresna Kembali Dihidupkan

Diskusi yang digelar Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini diharapkan menjadi momentum memperkuat demokrasi Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, dengan melibatkan semua elemen bangsa. (Asp)