LampuHijau.co.id - Delapan puluh tahun telah berlalu sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berdiri tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 silam sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi waktu tidak sekadar berjalan. Namun, Ia juga mengubah wajah, dinamika, bahkan identitas lembaga.

Hari ini, MPR RI tidak lagi memilih presiden, tidak lagi menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akan tetapi satu hal yang tak berubah, MPR RI masih memikul mandat moral untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi.

Nah, pertanyaannya kini lebih tajam dari sekadar seremoni ulang tahun. Apa makna MPR hari ini di mata rakyat, terutama generasi muda digital-native? Apakah lembaga ini masih relevan atau perlahan mengabur di tengah algoritma media sosial dan politik elektoral yang semakin pragmatis?

Untuk menjawabnya, penulis akan coba menelusuri jejak MPR saat ini. Mulai dari ruang sidang di Nusantara V hingga ruang siar di platform digital. Dimulai dari pimpinan lembaga, pengelola birokrasi, dan pengamat independen. Dan dari jawaban atau perkataan merekalah kita akan menemukan bahwa 80 tahun MPR bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan pertarungan untuk tidak menjadi fosil demokrasi.

Babak Baru Lembaga Lama

Sejarah mencatat MPR pernah menjadi aktor sentral politik Indonesia. Ia membentuk pemerintahan, bahkan bisa memberhentikan presiden. Namun setelah Amandemen UUD 1945 pada awal Reformasi, kekuasaan itu direduksi.

Kini, banyak kalangan menganggap fungsi MPR RI bersifat simbolik. Namun bagi Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, lembaga ini justru sedang menjalani fase paling menentukan. Bahkan, tugas konstitusional yang dibebankan kepada parlemen, khususnya MPR RI, selama lima tahun ke depan tidaklah ringan.

Baca juga : 11 Tahun Perjuangkan Tanah Keluarga, Yaman Berharap Dapat Keadilan

Untuk itu, Ketua MPR RI periode 2024-2029, Ahmad Muzani, meminta ada kerja sama yang baik antar fraksi dalam menjalankan tugas konstitusional. “Pelaksanaan tugas pimpinan MPR yang akan datang tidaklah ringan. Kami memerlukan kerja sama di antara para pimpinan majelis, para pimpinan fraksi, dan para anggota yang terhormat,” kata Ahmad Muzani di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (3/10).

Selain itu, politikus Partai Gerindra itu juga meminta kepada seluruh anggota parlemen untuk menjaga kepercayaan rakyat. “Kami juga mengajak seluruh anggota majelis dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita yang saat ini,” tandasnya.

Sementara itu, tepat sekitar satu tahun lalu Mantan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan, konstitusi baru dipahami oleh kelompok yang masuk kategori menengah ke atas. Dia menyebut kelompok menengah ke bawah dan generasi muda cenderung kurang peduli konstitusi.

"Konstitusi ini baru dipahami oleh menengah ke atas saja, ke bawah dan juga banyak generasi muda yang kurang peduli. Saya kira itu penting," kata Ma'ruf usai acara puncak Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (18/8} tahun lalu.

Wakil Presiden RI ke -13 ini mengatakan, konstitusi harus responsif dan memberi ruang partisipasi besar ke masyarakat. Dia mengatakan sosialisasi konstitusi harus lebih masif. "Yang penting bahwa konstitusi kita harus responsif, dan partisipasi lebih besar kepada masyarakat. (Sosialisasi) Harus lebih masif," tuturnya.

Bahkan pada kesempatan tersebut, Ia berharap agar MPR melakukan sosialisasi Empat pilar lebih masif. Dia juga menyebut literasi konstitusi harus ditingkatkan. "Ke depan kita harap terutama masalah sosialisasi Empat pilar dan juga literasi konstitusi," sebutnya.

Setjen MPR dan Revolusi Digital Senyap

Baca juga : Tilep Uang Nasabah, Kepala Cabang MayBank Cilegon jadi Tersangka

Di balik layar politik, ada mesin administratif yang bekerja senyap tapi strategis yang berwadah di Sekretariat Jenderal MPR RI. Di tangan Setjen-lah, semua transformasi kelembagaan dijalankan. Dan saat ini, tantangan utamanya adalah digitalisasi.

Pada suatu kesempatan, Sekjen MPR RI, Dr. Siti Fauziah, menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar mengubah format kerja, tapi juga cara berinteraksi dengan rakyat. Ia juga menyoroti perlunya penyusunan rencana kerja yang terarah sekaligus strategi komunikasi publik yang adaptif, termasuk peningkatan kemampuan public speaking dan pemanfaatan media sosial.

Wanita pertama yang menjadi Sekjen MPR RI ini menyebut, bahwa komunikasi publik saat ini tidak hanya mengandalkan lisan. Tetapi juga membutuhkan penguasaan media visual dan digital.

“Instagram dan platform digital lainnya kini menjadi bagian penting dalam menyampaikan pesan lembaga. Karena itu, keterampilan mengelola media harus terus diasah,” ujarnya dalam Rapat Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja Semester II Tahun 2025, yang digelar Jumat (20/6).

Siti Fauziah juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi ruang podcast dan rencana reaktivasi TV MPR yang sebelumnya tertunda akibat keterbatasan sarana. Selain itu, ia menekankan perlunya penyegaran materi publikasi untuk menyambut berbagai delegasi, mulai dari pelajar hingga akademisi.

Ia juga menyoroti pentingnya peran generasi Z dan Alpha dalam mendukung tugas-tugas MPR, khususnya dalam hal sosialisasi Empat Pilar MPR. Menurutnya, generasi yang lahir di era digital ini dinilai memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi, yang harus diarahkan untuk memperkuat penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual dan relevan dengan zaman.

Hal tersebut dikemukakannya saat membuka orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024/2025 di lingkungan Setjen MPR RI. Dimana generasi Z dan Alpha yang kini mendominasi dalam rekrutmen CPNS tersebut.

Baca juga : Di Tanah Suci, Ruhimat Doakan Masyarakat Subang Sejahtera dan Pilkada Berjalan Jujur

“Teknologi kini hadir di setiap sisi kehidupan, maka pemanfaatannya harus menjadi bagian dari strategi kerja generasi muda di MPR. Dengan begitu, mereka tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ungkap Ibu Titi di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/5).

Menurut Hasanuddin Ali dari Alvara Research, tipikal Generasi Z menuntut kehadiran internet nyaris di sepanjang kesehariannya. Ketergantungan mereka terhadap internet bahkan menyentuh angka 93,9 persen atau biasa disebut sebagai mobile generation. Generasi ini kehidupannya lebih banyak diwarnai dengan keceriaan (cheerful).

Sedangkan Generasi Milenial memiliki ketergantungan dengan internet sekitar 88,4 persen dan dalam kehidupannya masih berjuang untuk meniti karier. Demikian diungkapnya saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertema “Politik Digital, Pendidikan Politik, dan Partisipasi Politik Bagi Generasi Muda” yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jakarta, Sabtu (17/4).

Sehingga bisa disimpulkan, jika masuk ke media sosial ala Gen Z adalah sebuah langkah yang tepat bagi MPR untuk menjalankan peran dan fungsinya saat ini. Sosialisasi Empat Pilar dan literasi konstitusi pun bisa tersampaikan dan tepat sasaran demi menjaga masa depan dan harapan Bangsa ini.

Kesimpulan : Penjaga Atau Penonton Zaman?

Lembaga setua MPR bisa saja terjebak jadi museum konstitusi. Namun bisa juga menjadi kompas kebangsaan di era kebingungan digital. MPR RI tidak sepenuhnya statis. Ia bergerak perlahan tapi penuh beban sejarah dan masa depan.

Delapan puluh tahun adalah titik krusial. MPR harus memilih: menjadi arsip hidup dari nilai-nilai yang dilupakan, atau menjadi aktor utama dalam mendefinisikan ulang demokrasi Indonesia ke depan. Terutama untuk generasi yang lahir tanpa pernah melihat sidang umum, apalagi GBHN. (Asp)