LampuHijau.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak dibongkarnya penerima bantuan sosial (bansos) fiktif. Dirinya pun mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar hal itu.

Menurut pemeran Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri" itu, negara berpotensi merugi hingga ratusan triliun rupiah per tahun akibat dari bansos yang disalurkan kepada penerima fiktif tersebut.

"Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara," ujar Rieke dalam unggahan akun Instagram miliknya, @riekediahp, Rabu (6/8/2025).

Menurut dia, pada tahun 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif. Estimasi kerugian negara akibat hal itu mencapai Rp 126 triliun per tahun.

Baca juga : Dinkes Subang Ingatkan Faskes tidak Ajukan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan

"Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu dinyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, ke mana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?" kata dia.

Dia mengatakan, hal ini sesungguhnya berulang kali disuarakan, namun tak pernah digubris. "Barulah di era Presiden Prabowo Subianto  ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus 'manipulasi data negara' ini," bebernya.

Ia menuturkan, pada Sabtu (5/7/2025), PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Sedangkan pada Senin (7/7/2025), diumumkan sebanyak 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narkotika, dan terorisme.

"Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif," ucapnya.

Baca juga : Gelora Subang Dukung Polisi Berantas Miras Demi Keselamatan Masyarakat

Rieke bilang, menurut  PPATK, sekitar 2.000 rekening milik instansi Pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp 2,1 triliun dana bansos.

"Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp 6 juta/tahun/orang," paparnya.

Analisis sementara ini, tidak menggunakan data fiktif 2021 yaitu sebanyak 52,5 juta. Tapi yang digunakan dari yang dilansir PPATK pada tahun 2025, yaitu 10 juta data fiktif.

"Kalikan Rp 6 juta, maka indikasi kuat Rp 60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja.

Baca juga : Polisi Ajak Pengelola dan Pengunjung Penangkaran Buaya Jaga Kamtibmas

Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membenahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan.

"Harapan saya, Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi 'Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi'," tandasnya. (Mal)