LampuHijau.co.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana tahunan yang terus berulang tanpa penanganan sistemik. Ia mengusulkan pembentukan lembaga khusus sekelas Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) di Brasil untuk memperkuat perlindungan hutan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

 “Kebakaran hutan sudah seperti Lebaran dan Tahun Baru—datang tiap tahun. Ini menunjukkan ada yang salah secara struktural,” kata Firman dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mendorong Penguatan Penanganan dan Pencegahan demi Menekan Penyebaran Karhutla” di Kompleks Parlemen, Kamis (31/7/2025).

Firman menegaskan, penanganan karhutla tak bisa lagi mengandalkan pemadaman semata. Pencegahan sejak awal, keterlibatan masyarakat, hingga pengawasan berbasis komunitas perlu diperkuat.

“Dana desa bisa digunakan untuk menjaga kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial. Tapi selama masyarakat tidak diedukasi, mereka mudah diprovokasi pelaku pembukaan lahan ilegal,” ujarnya.

Penegakan Hukum Lemah, Ada Oknum Berseragam Terlibat

Baca juga : Waka BKSAP DPR: Kemenlu Selanjutnya Perlu Bentuk Konsulat di Setiap Negara Pasifik

Politisi Golkar ini juga menyingkap realitas gelap lemahnya penegakan hukum. Ia menyebut adanya keterlibatan oknum berseragam, baik sipil maupun militer, bahkan politisi daerah dalam praktik pembalakan dan pembakaran liar.

 “Saat kunjungan lapangan, ada pelaku pembalakan yang terang-terangan mengaku disuruh oknum berseragam. Bagaimana polisi kehutanan berani bertindak jika berhadapan dengan senjata dan kekuasaan politik?” tegasnya.

Firman juga mengkritik peran BNPB yang dinilai terlalu luas, dari banjir hingga karhutla, tapi dengan keterbatasan alat, SDM, dan anggaran.

 “Bayangkan, negara pemilik hutan tropis keempat terbesar di dunia, tapi alat pemadamnya pakai mesin kecil. Helikopter nyaris tidak ada,” sindirnya.

Usul IBAMA Indonesia, ‘KPK’-nya Lingkungan

Baca juga : Reforma Agraria, Kepala BPN Subang: Pengelolaan Bukan Hanya Pembagian Lahan

Sebagai solusi, Firman menawarkan model kelembagaan seperti IBAMA di Brasil yang terbukti efektif karena memiliki otoritas penegakan hukum, teknologi modern, dan sumber daya memadai.

“Kita butuh ‘KPK’-nya lingkungan. Lembaga khusus yang kuat, gesit, dan bisa bertindak cepat tanpa terikat birokrasi ribet,” cetusnya.

Ia juga menyoroti minimnya anggaran kehutanan yang masih di bawah Rp10 triliun per tahun, padahal ancaman kerusakan hutan dan dampaknya semakin besar.

 “Kalau negara tidak hadir serius, jangan mimpi bisa hentikan karhutla. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi soal masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.

BNPB: Modifikasi Cuaca Jadi Senjata Kunci, Fokus Riau hingga Kalbar

Baca juga : Pamer Gepokan Uang, Dirut Pasar Niaga Kabupaten Tangerang Niatnya Berpesan Supaya Hati-hati Uang Panas

Sementara itu, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto, mengungkapkan pihaknya telah mengintensifkan operasi weather modification di sejumlah provinsi rawan karhutla, seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

 “Dua pekan terakhir kami fokus pada modifikasi cuaca. Hujan buatan sangat efektif, terutama di lahan gambut,” ujar Agus.

BNPB juga telah mengerahkan tujuh armada udara untuk operasi pemadaman dan penyemaian awan, serta bekerja sama erat dengan BMKG dan Satgas Daerah.

 “Ada penurunan hotspot secara signifikan. Tapi ini belum selesai. Kami akan terus tingkatkan patroli udara dan darat,” ujarnya.

Agus juga mengingatkan adanya potensi eskalasi kebakaran di Agustus, bertepatan dengan puncak musim kemarau. (Asp)