LampuHijau.co.id - Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengingatkan kembali urgensi pemahaman dan penerapan Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ia tak menampik bahwa banyak masyarakat yang belum benar-benar merasakan keadilan sosial, terutama terkait Sila Kelima Pancasila.

“Banyak masyarakat bilang, ‘Saya belum merasakan arti sila kelima’. Itu artinya keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. Bahkan saya pribadi merasakan hal itu,” ujar Neng Eem dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertema “Menterjemahkan Makna Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/7).

Empat Pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Meski sosialisasi telah dilakukan sejak lama, intensitasnya disebut terus menurun dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya, kata Neng Eem, adalah adanya tumpang tindih peran dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kini menjadi domain eksekutif.

Baca juga : Legislator PKB Kritik Pembangunan Masjid Megah, Tapi Minim Fasilitas Disabilitas

“Namun MPR tetap relevan karena anggota DPR dan DPD bisa langsung menjangkau masyarakat, bahkan hingga luar dapilnya. Ini menjadi ruang dialog langsung antara rakyat dan wakilnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti nilai-nilai Pancasila yang menurutnya selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya, sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang menurutnya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama mana pun di Indonesia.

Namun, realita di lapangan bicara lain. Banyak warga masih merasa asing dengan keadilan sosial, dan belum melihat implementasi nyata dari Pancasila dalam kebijakan negara.

Baca juga : Politisi PKB Lina Marliana Dinilai Paling Berpeluang Jadi Kandidat Bupati Subang

Di sisi lain, aktivis Fernando Emas menyoroti bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila justru kerap dikhianati para elit politik saat pemilu dan pilkada. “Demi suara, mereka tega memainkan politik identitas. Ini jelas bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kecamnya.

Menurut Fernando, kemiskinan dan tingginya indeks korupsi juga merupakan cermin dari rusaknya semangat kebangsaan di kalangan penguasa. “Para elit lebih sibuk memperjuangkan kesejahteraan keluarga dan kelompoknya, bukan rakyat. Lihat saja praktik-praktik seperti pembagian BLT dan Bansos yang sarat nepotisme, RT sering mencatat keluarganya sendiri, padahal banyak warga miskin yang lebih berhak,” jelasnya gamblang.

Terkait UUD 1945, Neng Eem menegaskan bahwa konstitusi tersebut tetap menjadi rujukan tertinggi selama belum ada amandemen. “Setiap kebijakan hukum harus berpijak pada UUD. Itulah fondasi kehidupan bernegara yang tak bisa dinegosiasikan,” ujarnya.

Baca juga : Perayaan Nataru MPR-DPR-DPD RI Dimulai, Ini Harapan Umat Kristiani di Pemilu 2024

Ia pun berharap, sosialisasi Empat Pilar tidak lagi berhenti di forum-forum diskusi formal, tapi benar-benar menyentuh realitas sosial rakyat. “Yang kita butuhkan bukan hanya pemahaman, tapi pelaksanaan nyata di kehidupan sehari-hari,” tutupnya. (Asp)