LampuHijau.co.id - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar mengarahkan surplus dana bagi hasil Rp 3 triliun dari pemerintah pusat.

Dirinya meminta, dana itu digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah-wilayah kumuh dan padat penduduk.

Baca juga : Musrenbang DKI 2024, Pras: Anggaran Harus Fokus Tangani Banjir, Macet, dan Kemiskinan

"Masih banyak RW kumuh di Jakarta yang perlu perhatian. Begitu juga balai-balai warga yang belum terkelola dan dirawat dengan baik. Ini butuh peran aktif wali kota, camat, dan lurah agar pengelolaan fasilitas publik benar-benar bermanfaat bagi warga," kata Inggard dalam rapat pembahasan Perubahan APBD 2025, Selasa (22/7/2025).

Dia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek rutin yang kurang berdampak langsung.

Baca juga : APBD-P DKI 2023 Rp78,7 Triliun, Pras: Fokus Tangani Macet, Banjir, Ekonomi, dan Stunting

Selain itu, Inggard menyoroti isu stunting yang masih fluktuatif di Jakarta. Dirinya menyebut bahwa penyebabnya bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.

"Pola hidup bersih dan sehat itu masih rendah karena lingkungannya tidak mendukung. Sanitasi dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat kelurahan dan kecamatan harus dibenahi," ujarnya.

Baca juga : APBD DKI 2024 Rp 81,5 Triliun, Pras: Tidak Tumpang Tindih dan Kena Sasaran ke Warga

Menurutnya, Komisi A akan merekomendasikan penguatan pengawasan dan percepatan pemanfaatan anggaran untuk program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, mulai dari perbaikan lingkungan hingga infrastruktur dasar warga di seluruh kecamatan dan kelurahan DKI Jakarta. (ULI)