Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, melontarkan kritik tajam terhadap paradigma lama diplomasi Indonesia. Ia menegaskan, para duta besar (dubes) baru tidak boleh hanya menjalankan tugas seremonial dan diplomatik formal, tetapi wajib membawa misi besar: mendorong ekonomi desa dan melindungi warga negara Indonesia (WNI), terutama di negara-negara rawan konflik.
Dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Dubes Baru Harapan Baru, Upaya Maksimalkan Diplomasi RI” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7), Syahrul menantang para dubes untuk berpikir keluar dari bingkai protokoler dan mulai menyentuh kepentingan rakyat secara nyata.
“Dulu kita dijajah karena rempah-rempah. Hari ini, hasil tani dan kebun rakyat—dari daun herbal sampai tanaman lokal—harus jadi alat negosiasi global. Bukan hanya korporasi besar yang harus difasilitasi, tapi ekonomi desa juga harus diperjuangkan,” ujarnya dengan nada tegas.
Legislator asal Riau ini bahkan menyindir, ekspor daun herbal oleh petani desa seharusnya membuka mata para diplomat agar tidak terus terpaku pada kerja kertas dan jamuan makan malam. “Daun pun sekarang bisa tembus pasar global. Itu kerja rakyat kecil. Para dubes harus menjadikannya bagian dari misi diplomatik mereka. Diplomasi tidak boleh elitis, harus membumi dan pro rakyat,” tegasnya.
Baca juga : Kang Rey Bakal Buktikan Subang Ngabret Bukan Sekadar Slogan
Tak hanya soal ekonomi, Syahrul juga menyoroti pentingnya peran dubes dalam melindungi WNI di luar negeri, terutama di kawasan konflik dan negara-negara yang memiliki kebijakan luar negeri tak menentu seperti Amerika Serikat di era Presiden Trump. “Ketergantungan pada satu negara besar hanya akan membuat Indonesia rentan. Presiden Prabowo pasti memahami bahwa diplomasi kita harus tahan banting, bukan hanya sekadar taktik jangka pendek,” tambahnya.
Diplomasi Tak Lagi Monopoli Diplomat: Warga Juga Aktor Global
Senada, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menekankan bahwa diplomasi masa kini tak lagi menjadi monopoli kaum diplomat. Di era digital, katanya, setiap warga negara adalah duta bangsa. “Ketika Anda mengunggah sesuatu di media sosial atau mencari sesuatu di Google, Anda sedang berdiplomasi. Itulah wajah baru diplomasi: cepat, digital, dan personal,” kata Rizal.
Ia mengajak semua pihak, termasuk kementerian luar negeri, untuk serius berinvestasi dalam diplomasi digital (cyber diplomacy). Menurutnya, pertemuan tatap muka tak lagi jadi penentu utama. Kini, perjanjian bilateral bahkan bisa dirintis sepenuhnya lewat platform daring. “Presiden hanya tanda tangan di akhir. Proses panjangnya sudah selesai di balik layar digital,” ujarnya lugas.
Baca juga : Puskesmas Harus Jadi Idola dan Tumpuan Masyarakat Subang
Rizal juga mengangkat contoh konkret kekuatan soft power Indonesia. Aksi heroik tim penyelamat dari Indonesia saat mengevakuasi pendaki Brasil di Gunung Rinjani berhasil mengubah citra Indonesia secara instan di mata dunia. “Warga Brasil sampai patungan Rp1,3 miliar sebagai bentuk apresiasi. Itulah diplomasi publik yang efektif: tanpa pidato, tapi sampai ke hati,” ungkapnya.
Dubes Harus Tahan Tekanan, Bukan Sekadar Cantik di Foto
Pengamat Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, menambahkan bahwa proses seleksi dubes bukan soal administratif semata, melainkan soal konstitusi dan kepentingan nasional. Ia menegaskan, tantangan dubes hari ini jauh lebih kompleks dari era sebelumnya.
“Mereka bukan hanya harus paham hukum internasional dan geopolitik, tapi juga bisa bergaul dari meja pejabat tinggi sampai komunitas diaspora. Kalau cuma bisa basa-basi, selesai,” ucapnya.
Ia menepis perdebatan klasik soal dubes karier vs non-karier, dengan menekankan bahwa yang lebih penting adalah kapasitas. “Mau karier atau bukan, kalau tidak bisa bernegosiasi, tidak paham budaya, dan gagap saat ditekan, ya akan gagal. Dunia luar tidak menunggu kita belajar,” tegas Teuku.(Asp)
