LampuHijau.co.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan memperketat pengawasan proses penyusunan anggaran proyek pembangunan fisik di Ibu Kota. Karena, hal ini diduga masih rawan kebocoran.

"Sebab, penyusunan anggaran yang dilakukan konsultan masih dapat dipermainkan oknum pejabat dan pelaksana pemenang lelang," kata Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris Sitorus melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/11/2019).

Tigor memberikan contoh, jika lelang pembangunan fisik sekolah dengan anggaran Rp1 milliar yang kemudian dimenangkan salah satu perusahaan penawar terendah, yaitu sekitar Rp800 juta, perusahaan masih bisa untung 30 persen. Padahal, menurut Tigor, modal produksi pembangunan fisik sekolah dengan anggaran Rp1 milliar tersebut hanya sekitar Rp 500-600 juta.

Baca juga : Camat Menteng Usulkan Pemasangan CCTV di Lokasi Rawan Tawuran

"Yang jadi pertanyaan, bagaimana anggaran proyek senilai Rp1 milliar itu disusun konsultan? Padahal biaya modal kerja hanya sekitar Rp500-600 juta. Disinyalir hal itu terjadi karena ada mark up dalam komponen/dalam setiap item spesifikasi bahan bangunan dan jasa," ujar Tigor.

“Jadi, konsultan yang ditunjuk tidak jeli dan detail dalam menyusun anggaran proyek. Bagaimana  mungkin anggaran Rp1 miliar ditawar Rp800 juta, tapi pemenang lelang dapat keuntungan 30 persen dari nilai proyek? Ini  jelas ada mark up dan bisa jadi celah korupsi, bahkan proyek bisa dibawah standar," sambungnya.

Kemudian, lanjut Tigor, sejak kepemimpinan Anies Baswedan, sistem penyusunan anggaran fisik yang diberikan ke konsultan tidak lagi diawasi oleh PT Sucofindo sehingga konsultan bebas menyusun anggaran proyek fisik. Hal ini berbeda di era Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok), di mana konsultan penyusun anggaran harus diawasi oleh Sucofindo.

Baca juga : Tokopedia dan BRP Indonesia Kembangkan Wisata Bahari Tanah Air

“Anies perlu belajar dari Ahok, jika itu baik tidak ada salahnya untuk diambil. Ini supaya tidak terjadi pemborosan anggaran di DKI Jakarta,” ujar Tigor.

Untuk mencegah terjadi kebocoran anggaran, Tigor menyarankan, supaya seluruh  kompenen proyek fisik dimasukan kedalam e-Katalog sehingga ada transparansi dan harga yang kompetitif dari distributor. Selain itu, Jokowi Watch juga meminta Presiden Joko Widodo agar membuat kebijakan supaya pemerintah daerah setingkat kota/kabupaten tidak lagi proyek fisik.

"Proyek fisik nantinya hanya dikerjakan oleh Kementerian PUPR atau badan baru yang fokus terhadap infrastrukur. Sebab, proyek fisik di daerah diduga jadi celah korupsi antara pejabat dan pengusaha," tutup Tigor. (DRI)