LampuHijau.co.id - Fokus pada pembenahan sumber daya manusia melalui pendidikan, Pemprov Banten berkomitmen membangun sekolah baru serta relokasi fasilitas pendidikan ke daerah-daerah yang masih kekurangan akses.

Hal itu ditegaskan Gubernur Banten Andra Soni saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi – Saatnya Merealisasikan Janji Sekolah Gratis”, yang diselenggarakan oleh PT Indonesia Digital Pos (IDP) di Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada Selasa (8/7/2025).

Andra Soni meyakinkan komimennya atas pembenahan dunia pendidikan di provinsi Banten bukan sekedar janji politik saat Pilkada lalu. Baginya, pembenahan sektor pendidikan merupakan amanat moral yang harus direalisasikannya. 

Menurutnya, program sekolah gratis yang diluncurkan Pemprov Banten pada 2 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional merupakan tonggak penting dalam pembangunan manusia yang berkeadilan sosial. Pemprov Banten diyakinkannya hingga kini terus mendorong pemerataan akses pendidikan di Provinsi Banten. 

"Kita ingin anak-anak Banten punya masa depan yang setara,” kata Andra Soni.

Baca juga : Pemkot Tangsel Optimalkan Pelayanan Digitalisasi PBG dan SLF

“Kami ingin tidak ada lagi anak-anak yang harus berjalan jauh hanya untuk bersekolah. Pemerataan ini menjadi target utama kami ke depan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni turut mengapresiasi semua pihak yang sepakat dan terlibat menjaga program pendidikan gratis di Banten. Ia mengingatkan program pendidikan gratis knj harus dijaga keberlanjutannya sebagai bagian dari upaya menciptakan Provinsi Banten yang lebih inklusif dan bebas dari korupsi di sektor pendidikan.

“Sekolah gratis adalah pintu masuk menuju masyarakat Banten yang maju dan sejahtera. Kini saatnya kita wujudkan bersama,” imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Lukman membeberkan hingga saat ini terdapat 811 sekolah swasta yang telah terdaftar dalam program sekolah gratis. Program ini disampaikannua mencakup SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta di seluruh Provinsi Banten.

Berdasarkan data tahun 202, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91 persen. APS tersebut masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan, sebanyak 13.684 siswa tercatat tidak melanjutkan pendidikan setelah jenjang SMP tahun ini.

Baca juga : Polresta Cirebon Gelar Deklarasi Pemberantasan Geng Motor

“Sekolah gratis di sekolah swasta menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ini juga bentuk nyata keadilan sosial yang ingin kami wujudkan,” ungkap Lukman.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo menegaskan dukungan penuh dari seluruh fraksi DPRD terhadap program sekolah gratis ini. Dirinya memastikan DPRD dalam waktu dekat akan bahas anggaran untuk kelanjutan program tersebut 

"Kami dari DPRD siap mengawal dari sisi legislasi dan pengawasan agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas Yudi.

Menurutnya program sekolah gratis bukan hanya menghapus beban biaya pendidikan. Sekolah gratis kata Yudi membuka kesempatan bagi seluruh anak di Banten, khususnya mereka dari keluarga kurang mampu, untuk tetap bisa belajar dan berkembang.

Dirut PT Indonesia Digital Pos, Sumber Rajasa Ginting mengapresiasi Gubernur Andra Banten yang merealisasikan sekolah gratis, bahkan sebelum

Baca juga : Andra Soni Jangan Puas Diri, Inflasi dan Korupsi Hantui Pertumbuhan Ekonomi Banten

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis (SD dan SMP) di sekolah negeri maupun swasta.

"Selain itu, MK hanya memutuskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, tapi Provinsi Banten lebih keren lagi. Karena lewat kebijakan pak Gubernur Banten tak hanya memberikan sekolah gratis di tingkat SD dan SMP, tapi lebih maju yakni hingga tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan," tukas Ginting.